Ilustrasi.
Ilustrasi.

Pemerintah Buka Peluang Revisi UU ITE

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yahonna H Laoly menyatakan, pemerintah membuka diri untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE ini sudah pernah direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008.

Jadi ya, saya dan nanti dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) akan duduk bersama untuk melihat, ya untuk revisi UU ITE, tentunya pasti. Ini kan kalo kita revisi lagi, kali kedua yang kita revisi,” kata Yasonna menjawab wartawan usai mendampingi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menerima Baiq Nuril Maknun, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat 02 Agustus 2019.

Setelah diteliti, menurut Yasonna, ada yang harus disempurnakan dari UU ITE itu. Tetapi bukan berarti dihilangkan. Karena kalau dihilangkan, juga persoalannya bisa bubar lagi nanti.

Semua orang bisa pasar bebas, melakukan sesukanya di sosial media (sosmed), apalagi perkembangan terakhir sosial media dengan mudah digunakan untuk merusak karakter orang lain, karakter asasination, maupun hoaks dan lain lain,” ujarnya.

Yang juga tidak kalah penting, Yasonna melanjutkan, diperlukan segera undang-undang amnesti dan abolisi supaya pedomannya menjadi lebih jelas. Dijelaskannya, pasca amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 14 ayat 2 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi itu, undang-undangnya belum ada.

Makanya itu harus kita buat supaya ke depannya menjadi jelas prosedur tata cara dan siapa saja yang berhak mengajukan amnesti dan abolisi,” jelasnya.

Yasonna tak menampik kemungkinan UU itu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Alasannya, rencana UU Amnesti dan Abolisi masih dalam tahap studi naskah akademik, sehingga tidak mungkin pada tahun ini (2019).

Tidak mungkin dalam periode ini karena DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) akan selesai pada September, tidak akan ngejar nanti akan kita bawa kepada periode selanjutnya,” katanya.

Demikian juga mengenai revisi UU ITE, Yasonna menjelaskan, tidak mungkin dilakukan sekarang. Namun ia berjanji akan berbicara dengan menteri terkait supaya disiapkan naskahnya dulu.

Saya akan perintahkan Kepala BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) untuk mulai mengkajinya,” tegasnya. | DORANG

Leave a Reply