Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas tentang pemindahan ibukota negara, di Kantor Presiden, Selasa 06 Agustus 2019.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas tentang pemindahan ibukota negara, di Kantor Presiden, Selasa 06 Agustus 2019.

Soal Pemindahan Ibukota, Presiden Minta Paparan Detil

JAKARTA, publikreport.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100%, saat ini pilihan pemindahan ibukota sudah semakin mengerucut, juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan.

Provinsinya dimana, ini yang harus didetilkan lagi,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas menganai pemindahan ibukota, di Kantor Presiden, Selasa 06 Agustus 2019.

Apa yang telah ditindaklanjuti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), menurut Jokowi, banyak pilihannya, apakah ibukota di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim) maupun di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Setelah dipaparkan secara detil, Jokowi mengaku segera memutuskannya. Tapi, diingatkannya, kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan baik itu banjir, baik itu gempa bumi, kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk di dalamnya ketersediaan air, lahan, infrastruktur, kajian yang berkaitan dengan keekonomian, dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan keamanan, semuanya harus dilihat lebih detil lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan bangsa.

Keputusan untuk memindakan ibukota negara nantinya, bukan sebagai kepala pemernitahan, tetapi sebagi kepala negara,” ujarnya.

Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Untuk itu, Jokowi meminta, agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibukota dipelajari. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga lebih bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa diadopsi ya diadopsi, yang kita bisa adaptasi diambil.

Jokowi meminta agar mulai disiapkan mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun non APBN . Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya. Dan juga yang paling penting adalah payung hukum, regulasi mengenai pemindahan ibukota ini. | DORANG

Leave a Reply