Ilustrasi, kebakaran lahan.
Ilustrasi, kebakaran lahan.

Tak Bisa Atasi Karhutla, Presiden: Copot Pangdam, Kapolda, Danrem dan Kapolres

JAKARTA, publikreport.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur, Pangdam (Panglima Daerah Militer), Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) berkolaborasi, bekerja sama dibantu dari pemerintah pusat. Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BRG (Badan Restorasi Gambut) untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak. Api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” tegas Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 06 Agustus 2019.

Aturan main untuk Pangdam, Danrem (Komandan Resort Militer), Kapolda, Kapolres (Kepala Kepolisian Resort), Jokowi mengingatkan, tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu.

Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi mungkin tiga atau empat hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama, dicopot kalau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Kepada pemerintah daerah (pemda), gubernur, bupati dan walikota, Jokowi menegaskan, agar membackup (upaya ini) karena kerugian ekonomi besar sekali.

Jadi pak Panglima, pak Kapolri, saya ingatkan lagi, masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan. Karena saya engga bisa nyopot gubernur, engga bisa nyopot bupati atau walikota, jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun. Segera diselesaikan sudah,” ujarnya.

Masing-masing, Jokowi menjelaskan, punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah, di desa ada Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan Babinsa (Bintara Pembina Desa), ada semuanya. Mestinya begitu muncul kecil ketahuan dulu.

Aturan main itu perlu disampaikan, Jokowi menyatakan, karena mungkin ada Kapolda baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Pangdam baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Danrem, ada Kapolres baru yang belum tahu aturan mainnya.

Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,” paparnya.

Yang pertama diprioritaskan, Jokowi melanjutkan, pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini, sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor, selalu terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. Kalau musim panas dicek benar dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah dijaga terus terutama di musim kering.

Ketiga sesegera mungkin pemadaman api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar.

Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya lihat ini sudah berjalan cukup baik, saya pantau, saya monitor di lapangan dilakukan tanpa kompromi,” ujarnya. | DORANG

Leave a Reply