Ilustrasi.
Ilustrasi.

Gubernur se-Sulawesi Teken MoU dengan BPH Migas dan PT Pertamina

EKONOMI & BISNIS

MAKASSAR, publikreport.com – Disaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Alexander Marwata, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, Selasa 13 Agustus 2019, menandatatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengatur Kegiatan Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) dan PT Pertamina, di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Penandatanganan kerjasama peningkatan pendapatan sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ini juga dilakukan kepala daerah Sulsel, Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Gorontalo.

Tim Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Koprsupgah) KPK, Linda mengatakan, MoU ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama terhadap distribusi dan penyaluran migas. Dengan harapan akan meminimalisir distribusi migas ilegal di lapangan.

Jika dikelola dengan tertib, maka dipastikan akan memberikan kontribusi dalam optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ujarnya.

BPH Migas menyanggupi untuk membuka secara informasi terkait distribusi BBM dan penjualan BBM kepada Ijin Niaga Umum (INU) wilayah Sulawesi agar lebih terkontrol. Hal ini dilandasi oleh semangat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi.

Korsupgah KPK sendiri dalam rencana aksi pencegahan korupsi adalah optimalisasi PAD dari sumber pendapatan pajak BPH Migas dan PT Pertamina. PBBKB memberikan kontribusi ketiga terbesar setalah PKB dan BBNKB. | VERONICA DSK

Leave a Reply