Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu 14 Agustus 2019, menyerahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2018 kepada Pemerintah Kota Tomohonm dan Kabupaten Minahasa. Permendagri ini mengatur tentang Batas Daerah Kota Tomohon dengan Kabupaten Minahasa.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu 14 Agustus 2019, menyerahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2018 kepada Pemerintah Kota Tomohonm dan Kabupaten Minahasa. Permendagri ini mengatur tentang Batas Daerah Kota Tomohon dengan Kabupaten Minahasa.

Permendagri 12/2018, Mengatur Batas Wilayah Tomohon dan Minahasa

MANADO, publikreport.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu 14 Agustus 2019, menyerahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2018 kepada Pemerintah Kota Tomohonm dan Kabupaten Minahasa. Permendagri ini mengatur tentang Batas Daerah Kota Tomohon dengan Kabupaten Minahasa.

Dengan adanya Permendagri ini, maka batas daerah antara Minahasa dan Tomohon sudah jelas, dikarenakan penyelesaiannya sudah melalui mekanisme yang berlaku. Tahapan terbitnya Permendagri tersebut merupakan keputusan final yang dikeluarkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut, Jemmy Kumendong yang didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setdaprov Sulut, James Kewas.

Permendagri ini diterima oleh perwakilan Pemerintah Kota Tomohon, yakni Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakot, Octavianus ‘Boy’ DS Mandagi yang didampingi Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setdakot, Klaudius A Kalesaran serta perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang). Sedangkan Pemerintah Kabupaten Minahasa, diwakili Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setkakab), James Mangundap.

Pemerintah Kota Tomohon akan patuh terhadap Permendagri yang sudah ditetapkan,” kata Octavianus ‘Boy’ DS Mandagi. | VERONICA DSK

Leave a Reply