Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato dengan mengenakan baju adat di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato dengan mengenakan baju adat di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

Presiden RI: Regulasi Harus Mempermudah Rakyat

JAKARTA, publikreport.com – Agar bisa melakukan langkah-langkah untuk mencapai lompatan kemajuan, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyadari bahwa strategi tersebut membutuhkan ekosistem politik, membutuhkan ekosistem hukum, membutuhkan ekosistem sosial yang kondusif.

Kita harus terus melakukan debirokratisasi, penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses yang berorientasi pada pelayanan. Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana,” jelas Jokowi pada Pidato Kenegaraan Dalam Rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019, di Gedung Nusantara MPR/DPD/DPR RI, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

Untuk itu, Jokowi mengajak semuanya, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga pemerintah daerah (pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan langkah-langkah baru. Ia menegaskan bahwa tidak boleh lagi terjebak pada regulasi yang kaku, yang formalitas, yang ruwet, yang rumit, yang basa-basi, yang justru menyibukkan dan meruwetkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha.

Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita, yang menakut-nakuti kita, yang justru menghambat inovasi. Ini harus dibongkar, dibongkar sampai ke akar-akarnya. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Regulasi yang tumpang tindih, yang tidak konsisten antara satu dan lainnya harus diselaraskan, harus disederhanakan, harus dipangkas,” tegasnya.

Namun demikian, Jokowi mengatakan, semua pihak juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disampaikannya bahwa pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus diatur secara terukur.

Semua pihak, Jokowi mengingatkan, harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Karena data, menurutnya, adalah jenis kekayaan baru bangsa Indonesia yang lebih berharga dari minyak.

Karena itu, Jokowi menegaskan, kedaulatan data harus diwujudkan.

Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi,” tegasnya.

Inti dari regulasi, Jokowi memaparkan, adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Regulasi, dijelaskannya, harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya, harus memberikan rasa aman, dan regulasi harus mempermudah semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia sejahtera. Ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak, Undang-Undang UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat, tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan bangsa itu bisa dilindungi.

Saya mengingatkan jajaran eksekutif agar efisien, agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita,” ujarnya, seraya menambahkan, mau ke Amerika di sini komplet ada semuanya, mau ke Rusia juga ada semua, mau ke Jerman juga ada semuanya.

Ukuran kinerja para penegak hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menurut Jokowi, juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum yang keras harus didukung dan penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

Tetapi keberhasilan para penegak hukum, Jokowi menyatakan, bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan, namun harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.

Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu, manajemen, tata kelola, serta sistemlah yang harus kita bangun,” bebernya, seraya menekankan, bahwa manajemen, tata kelola, serta sistemlah yang harus dibangun.

Leave a Reply