Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla dan Ketua DPR RI meninggalkan Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019, sore, usai menyampaikan RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla dan Ketua DPR RI meninggalkan Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019, sore, usai menyampaikan RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya.

Presiden Minta Izin Pindahkan Ibukota Negara

JAKARTA, publikreport.com – Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibukota negara kita ke Pulau Kalimantan.

Demikian disampaikan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Pidato Kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2019 dihadapan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jumat 16 Agustus 2019, pagi.

Pernyataan Jokowi yang memohon izin untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta, disambut tepuk tangan panjang dari para peserta sidang yang memenuhi Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPD/DPR RI. Sebagian bahkan berdiri memberikan aplaus panjang.

Ibukota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” tegas Jokowi yang mengenakan busana Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebelumnya, Jokowi mengajak semua masyarakat untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa, bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Tetapi, Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara,” jelasnya.

Untuk pemeratan dan keadilan diluar Jawa

Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019, siang, Jokowi kembali menyinggung soal rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan

Selama ini, menurut Jokowi, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa. Apabila dibiarkan dan terus berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa,” jelasnya.

Ibukota baru, Jokowi memaparkan, dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru terbarukan, dan tidak bergantung kepada energi fosil.

Mengenai dukungan pendanaan bagi pemindahan ibukota, Jokowi menegaskan, akan sekecil mungkin menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara), maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU,” bebernya. | DORANG

Leave a Reply