Ilustrasi peta Papua.
Ilustrasi peta Papua.

Belasan Triliun Dikucurkan Pemerintah ke Papua

JAKARTA, publikreport.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,748 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua barat sebesar Rp8,374 triliun, dengan rincian Rp5,861 triliuan untuk Papua dan Rp2,512 triliun untuk Papua Barat. Selain itu Papua, juga mendapatkan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp4,680 triliun.

Selain Papua, pemerintah juga mengalokasikan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa (DI) Jogyakarta dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2020 disebutkan, arah kebijakan umum Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur tahun 2020, antara lain:

  • Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran;
  • Mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan;
  • Meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan;
  • Memperkuat monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan kementerian/lembaga;
  • Meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan kementerian/lembaga terkait;
  • Memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
  • Memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dengan memperkuat peran APIP (Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah) dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

Sementara kebijakan umum Dana Keistimewaan DI Yogyakarta tahun 2020 diarahkan untuk:

  • Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran;
  • Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
  • Mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.

Belanja Negara pada TA 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antar wilayah,” kata Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU (Rancangan Undang-Undang) APBN TA 2020 Beserta Nota Keuangannya di depan Sidang Paripurna Gabungan DPR RI dan DPD RI, di Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

Pemerintah, menurut Jokowi, akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa. Apabila kita membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” jelasnya. | DORANG

Leave a Reply