Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Di Kaltim, Ibukota Indonesia Baru

JAKARTA, publikreport.com – Setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), Senin 26 Agustus 2019, mengumumkan bahwa lokasi ibukota Indonesia baru yang paling ideal di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupten Kutai Kertanegara, Provinsi Kaltim,” ungkap Jokowi didampingi Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla dan sejumlah menteri mengumumkan lokasi pemindahan iu kota negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019, siang.

Pembangunan ibukota baru ini, Jokowi mengatakan, bukan satu-satunya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Jakarta, menurut Jokowi, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Dan rencana Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.

Sebelumnya Jokowi menjelaskan, bahwa rencana pemindahan ibukota negara sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden Pertama RI, Soekarno.

Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibukotanya,” katanya.

Mengenai munculnya banyak pertanyaan mengapa harus pindah, Jokowi memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara itu:

Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” jelasnya.

Beban Jakarta dan Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air, Jokowi menegaskan, harus segera ditangani, tidak bisa dibiarkan terus menerus.

Ini bukan kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukan, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” bebernya. | DORANG

Leave a Reply