Ilustrasi.
Ilustrasi.

Predator Anak Dihukum Pidana Kebiri

JAKARTA, publikreport.com – Muhammad Aris bin Syukur (20), terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap sembilan orang anak sejak 2015 di Mojokerto, divonis hukuman pidana kebiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Menanggapi putusan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Yohana Yembise mengajak masyarakat mendukung keputusan majelis hakim.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. KemenPPPA mengapresiasi putusan yang dilakukan oleh Hakim PN Negeri Mojokerto atas pemberlakuan hukuman pidana tambahan berupa pidana kebiri kepada terdakwa,” tegas Yohana melalui siaran pers Bagian Publikasi dan Media KemenPPPA yang diterima publikreport.com, Senin 26 Agustus 2019.

Instrumen hukum untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi korban anak dalam kasus kekerasan seksual, menurut Yohana, sudah seharusnya digunakan oleh aparat penegak hukum. Majelis Hakim PN Mojokerto menjadi yang pertama di Indonesia menerapkan pemberatan hukuman dengan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Hal ini merupakan sebuah langkah maju yang diharapkan mampu memberikan efek jera bagi terdakwa.

Ini adalah hukuman tambahan yang diberlakukan setelah hukuman pokok dilaksanakan, sehingga efek dari hukuman tambahan akan bisa kita lihat setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pokok. Namun, ini salah satu upaya untuk memberikan efek jera kepada para predator anak dan seperti kita ketahui, Presiden telah menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa sehingga diperlukan pemberatan hukuman dimana pelakunya dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) dan (7) pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016,” jelasnya.

Sesuai dengan fungsi koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender, Yohana menjelaskan, KemenPPPA senantiasa berkoordinasi dengan pusat dan daerah dalam melakukan pencegahan, memperkuat advokasi dan sosialisasi guna menurunkan angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Selain itu, pemberlakuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang di dalamnya terdapat pemberatan hukuman bagi pelaku dalam kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada anak. | DORANG

Leave a Reply