Para pejabat terkait dengan pemindahan ibu kota negara saling bertumpang tangan dengan tersenyum usai konferensi pers pemindahan ibukota negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.
Para pejabat terkait dengan pemindahan ibu kota negara saling bertumpang tangan dengan tersenyum usai konferensi pers pemindahan ibukota negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

2020 Proses Konstruksi, 2024 Ibukota Pindah

JAKARTA, publikreport.com – Pemerintah berharap pada akhir tahun 2020, ibukota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Sehingga paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) sudah dilakukan.

Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro menjawab wartawan usai Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan pers mengenai lokasi pemindahan ibukota negara, di Istana Negara, Senin 26 Agustus 2019.

Pengumuman lokasi baru ibukota yang telah disampaikan Presiden RI, menurut Bambang, segera ditindaklanjuti, terutama penentuan lokasi yang tentunya akan melibatkan gubernur. Pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibukota baru.

Tentunya 2020, tahun depan, ini adalah fase persiapan sampai finalnya. Maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020 baik itu dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai kepada kemudian dasar perundang-undangannya terutama RUU-nya, dan juga kemudian kita menyiapkan apakah penyiapan lahan sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020,” paparnya.

Dengan demikian pada akhir 2020, Bambang menjelaskan, sudah dimulai proses konstruksi. Dan diharapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, sesuai tahapannya.

Tapi 2024 adalah istilahnya masa paling telat, paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan,” katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Jalil menambahkan, pemerintah akan mengamankan lahan seluas 180 ribu hektar yang akan menjadi lokasi ibukota baru itu, meskipun tidak semuanya tanah negara.

Jadi pekerjaan tanah relatif lebih mudah, walaupun itu nanti konektifitas dan lain-lain tentu perlu ada pembebasan lahan sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang ada,” kata Sofyan seraya menambahkan, karena sebagian besar adalah tanah negara maka tugas pembebasan tanah untuk pemindahan ibukota ini relatif lebih mudah.

Begitu nanti penetapan lokasi telah dikeluarkan, maka kita akan melakukan proses land freezing supaya jangan terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung ibu kota Negara tersebut,” sambungnya.

Leave a Reply