Ilustrasi.
Ilustrasi.

Pejabat Bisa Mengundurkan Diri dari Jabatannya, Jika…

MANADO, publikreport.com – Kepada seluruh pejabat, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Edwin Silangen mengingatkan, untuk semakin meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerjanya. Karena monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kinerja perangkat daerah terus dilakukan sesuai perjanjian kerja.

Apabila pejabat tidak memenuhi perjanjian kerja dapat berujung punishment dengan mengundurkan diri dari jabatannya,” ujar Edwin pada evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut di Manado, Selasa 27 Agustus 2019.

Meski demikian, Edwin mengatakan, opsi tersebut masih dipertimbangkan hingga dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh tim terkait, kemudian hasilnya disampaikan kepada Gubernur Sulut sebelum diambil keputusan.

Sebelumnya, Edwin mengingatkan, tentang penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran (TA) 2020. Sebelum mengajukan anggaran, perangkat harus mengingat bahwa apa yang diajukan itu harus dipertanggungjawabkan.

Penyusunan anggaran bukan copy paste dari tahun sebelumnya, tapi harus jelas apa programnya dan bagaimana outcomenya,” pesannya.

Seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulut, Edwin optimis mampu membuat perubahan dan melakukan perencanaan penganggaran bukan semata-mata terkait administrasi melainkan harus berbasis capaian. | VERONICA DSK

Leave a Reply