Ilustrasi
Ilustrasi

Perizinan Investasi Akan Dipangkas

EKONOMI & BISNIS

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi dalam 1 tahun ke depan dengan mendorong foreign direct investment. Disamping tentu saja investasi dari dalam negeri sendiri.

Kenapa itu penting? Karena situasi neraca pembayaran kita terutama neraca perdagangan dan transaksi berjalannya kan situasinya negatif. Kalau itu negatif, maka yang paling penting agar bisa didorong adalah foreign direct investment. Kalau foreign direct investment valasnya akan ada,” jelas Darmin kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 04 September 2019, sore.

Selain akan ada peningkatan produksi di dalam negeri, menurut Darmin, valas juga akan masuk, sehingga situasi neraca transaksi berjalan yang negatif itu bisa diimbangi. Tidak terlalu tergantung kepada modal jangka pendek tetapi lebih ke foreign direct investment yang lebih stabil. Persoalannya adalah bagaimana supaya investasi ini bukan hanya foreign, bukan hanya penanaman modal asing termasuk penanaman modal negeri sendiri.

Bagaimana supaya investasi itu bisa meningkat lebih cepat dari apa yang kita punyai sekarang,” ujarnya.

Pemerintah, Darmin menjelaskan, akan benar-benar fokus dalam waktu jangka pendek ini. 1-2 bulan ini berencana memangkas lagi berbagai perizinan. Izin yang penting dipertahankan yang tidak penting akan dihilangkan.

Tentu yang penting kan pasti ada, misalnya izin usaha pasti perlu. Tapi kalau kemudian izin-izin lain yang tidak terlalu penting, katakanlah ada usulan bagaimana kalau impor barang modal atau mesin-mesin untuk investasi apa harus pakai rekomendasi lagi atau izin, yang begitu tidak perlu. Jadi itu dia fokus dari diskusi semuanya,” jelasnya.

Untuk itu, Darmin mengungkapkan, persoalan-persoalan yang menyangkut perizinan yang didesentralisasikan tadinya dengan undang-undang otonomi daerah itu juga semua akan di-review. Mengenai berapa jumlah perizinan yang akan dipangkas, Darmin mengatkan, tidak terbatas hanya pada aturan izin berdasarkan peraturan menteri atau peraturan presiden, yang undang-undang pun akan di-review betul. Sehingga nanti kalau itu harus omnibus law, itu Menseskab juga melakukan identifikasi dan membuat list semuanya.

Nanti kita coba lihat bersama-sama dengan menko-menko yang lain, apakah itu cuma tingkatannya peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau bahkan cuma peraturan menteri. Kalau itu lebih gampang, tapi kalau ada yang perlu perubahan undang-undang itu juga kita akan tempuh. Tentu harus melalui omnibus law kalau menyangkut undang-undang,” papar Darmin seraya menambahkan, kalau yang di bawah undang-undang dalam 1 bulan ini juga harus selesai.

Leave a Reply