Ilustrasi.
Ilustrasi.

REI, APERSI dan HIMPERA ‘Minta’ Rp8,6 Triliun

JAKARTA, publikreport.com – Tiga asosiasi pengembang perumahan, masing-masing Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) meminta pemerintah menambah dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Permintaan ini disetujui pemerintah dan dijanjikan akan dicairkan pekan depan atau maksimal dua pekan depan agar bisa sampai November 2019.

Tadi kami sampaikan bahwa untuk sampai diakhir tahun sebenarnya kita membutuhkan hampir 130 unit rumah FLPP yang perlu dana subsidinya. Akan tetapi Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat) sudah mengajukan ke Menteri Keuangan (Menkeu) untuk unit hampir 80 ribu yaitu sebesar Rp8,6 triliun,” kata Ketua Umum REI, Soelaeman Soemawinata usai diterima Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 16 September 2019, sore.

Tentu ini adalah sebuah angin segar untuk para konsumen yang sudah mendambakan masuk ke rumah dengan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). Teman-teman semua juga bisa merealisasikan KPR nya bagi konsumen-konsumen di seluruh Indonesia,” jelasnya.

REI, menurut Soelaeman, telah membangun rumah subsidi sebayak 400 ribu unit, HIMPERRA 60 ribu, dan APERSI 150 ribu. Sehingga kontribusi ketiga asosiasi itu secara keseluruhan sudah hampir 65% dari program sejuta rumah.

Tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa ini adalah kontribusi/peran kita swasta dalam membangun program rumah rakyat. Dan beliau sangat apresiasi terhadap kinerja para swasta ini,” jelasnya.

Ketiga asosiasi itu dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Soelaeman mengungkapkan, memohon bagaimana caranya supaya industri properti ini cepat keluar dari krisis. Untuk itu, mereka mengusulkan beberapa hal terutama dikebijakan mengenai perpajakan.

Kita berharap pemerintah tidak ada kebijakan baru di sektor perpajakan. Jadi tidak ada pajak progresif, tidak ada pajak laba ditahan, dan pajak PPH tetap final,” ungkapnya, seraya menambahkan, dengan demikian secara psikologis akan membuat industri properti dan para pengembang bisa bekerja lebih tenang, karena tidak ada perubahan-perubahan strategi dan kebijakan di perusahaannya.

Atas usulan dari tiga asosiasi ini, Soelaeman mengatakan, Presiden RI sangat concern mengenai perizinan supaya industri properti terutama pengembang-pengembang ini bisa bekerja lebih cepat dan lebih tenang. Ia menyebutkan, kalau melihat numerik dari angka-angka seperti bunga bank, dan lain-lain ini sebenarnya jauh lebih rendah dari pada saat booming properti 1994. Tapi industri properti dengan numerik suku bunga yang rendah ini masih belum bergerak berarti ada hambatan psikologis.

Hambatan psikologisnya kami sampaikan tadi bahwa kebijakan-kebijakan yang sifatnya bisa mengubah strategi pengembang menjadi menahan diri itu sebaiknya ditiadakan,” terangnya. | DORANG

Leave a Reply