Panitia Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Desa Matungkas.
Panitia Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Desa Matungkas.

Panitia Pilhut Matungkas Keluhkan Anggaran dari Pemkab

POLITIK

AIRMADIDI, publikreport.com – Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Desa Matungkas, Wennie Rumengan menilai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Dinsos & PMD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) tidak transparan terkait anggaran sekitar Rp600 juta yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan Pilhut di 25 desa dan 3 desa hukum tua PAW (Pergantian Antar Waktu).

Anggaran tersebut tidak transparan disampaikan Dinsos & PMG Minut. Setiap desa akan menerima berapa besar? Apakah anggaran itu sekaligus dengan pencetakaN surat suara dan sebagainya atau tidak? Hal ni yang tidak disampaikan kepada kami saat bimtek (bimbingan teknis) belum lama ini,” ungkap Wennie kepada wartawan, Rabu 25 September 2019.

BACA JUGA: Pemkab Minut Siapkan Rp600 Juta Untuk Pilhut

BACA JUGA: 28 November 2019, 28 Desa Gelar Pilhut

Wennie yang didampingi Sekretaris Panitia Pelhut, Ventje Posumah dan Ketua Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Matungkas, Wens Poliii melanjutkan, sesuai isu yang berkembang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut akan menganggarkan dana sebesar Rp5 juta/desa yang akan melaksanakan Pilhut. Jumlah ini dinilainya sangat kecil. Apalagi Panitia Pilhut belum mengetahui juumlah anggaran yang disiapkan lewat APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Matungas.

“Sebab dari Kepala Dinsos dan PMD mengatakan jika anggaran yang disiapkan Pemkab Minut hanya Rp7 juta. Itupun kami harus ajukan proposal ke Pemkab Minut melalui camat untuk anggaran Pilhut tersebut,” ujarnya.

Diketahui pendaftaran Pilhut telah dibuka mulai Rabu 25 September 2019-04 Oktober 2019. dan akan dibuka kembali jika hanya 1 calon pada tanggal 07-11 Oktober 2019. | GLENLY B

Leave a Reply