Ilustrasi.
Ilustrasi.

Langgar Netralitas, 299 ASN Telah Diberikan Sanksi

HUKUM

JAKARTA, publikreport.com – Data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per Januari 2018-Juni 2019, dari total 991 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi melanggar netralitas, 299 ASN sudah diproses hingga tahap pemberian sanksi, yang terdiri dari 179 dikenakan sanksi disiplin dan 120 dikenakan sanksi kode etik. Adapun 692 sisanya yang belum ditetapkan sanksi masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dengan pihak instansi masing-masing.

Hal ini diungkapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, Mohammad Ridwan, dalam siaran persnya Rabu 25 September 2019.

Sebelumnya, menurut Ridwan, BKN sudah melakukan sinkronisasi data pelanggaran netralitas dengan instansi pemerintah daerah (pemda) provinsi, kota dan kabupaten pada 04–10 Juli 2019. Mengingat dari total 991 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas, 99,5 persen berstatus pegawai instansi pemerintah daerah.

Sanksi terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas, Ridwan mengatakan, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksi tersebut:

Pertama, pelanggaran netralitas berkategori sanksi hukuman disiplin sedang dengan sanksi berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun; dan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Kedua, pelanggaran netralitas yang berkategori hukuman disiplin berat dengan sanksi berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; Pembebasan dari jabatan; hingga Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Leave a Reply