Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jamin Keselamatan Wisatawan, Kemenpar Bentuk Manajemen Krisis Kepariwisataan

JAKARTA, publikreport.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menginisiasi pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) di daerah-daerah. Manajemen Krisis Kepariwisataan ini diharapkan dapat meningkatkan jaminan bagi keselamatan wisatawan.

Manajemen Krisis Kepariwisataan daerah, Pelaksana Tugas (Plt) Biro Komunikasi Publik Kemenpar, Guntur Sakti mengatakan, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi akurat yang dibutuhkan oleh Kemenpar saat menghadapi situasi krisis. Sehingga Manajemen Krisis Kepariwisataan pusat dapat memetakan dan melakukan langkah-langkah penanganan krisis yang diperlukan.

Sangat diharapkan agar kerja sama antara Kemenpar dan pemerintah daerah (pemda) untuk menciptakan kestabilan dalam iklim pariwisata. Ini sangat penting,” katanya.

Manajemen Krisis Kepariwisataan, menurut Guntur, bekerja dengan membentuk sebuah sistem kesiapsiagaan untuk menghadapi situasi darurat hingga caranya bagi masyarakat di lokasi terdampak agar mampu memulihkan diri.

Dalam upaya peningkatan layanan keamanan, Guntur menjelaskan, saat ini Kemenpar sedang melakukan pemetaan geospasial dengan mengintegrasikan data dukung dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dan PVBMG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi). Data ini selanjutnya akan menjadi salah satu sumber pemetaan langkah penanggulangan krisis kepariwisataan yang diakibatkan bencana di seluruh Indonesia. Rencananya, peta geospasial akan selesai pada 2020.

“Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja di Indonesia yang terletak di ring of fire. Peta geospasial ini akan membantu kita menemukan titik-titik bencana yang memerlukan penanganan,” jelasnya.

BACA JUGA: Tourism Information Center Harus Tampilkan Ciri Khas Budaya Daerah Setempat

Untuk dapat melakukan langkah penanganan dan pemulihan yang cepat, Guntur mengatakan, diperlukan pelatihan khusus bagi personil yang terlibat. Dengan demikian, ketika situasi krisis terjadi, penanganan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan segera pulih. Pemulihan yang dimaksud tidak hanya sebatas pemulihan fisik tetapi termasuk juga pemulihan trauma yang dapat terjadi pada diri pengelola, pekerja bidang pariwisata, maupun wisatawan.

Sulawesi Utara (Sulut), Guntur menambahkan, dalam waktu dekat segera membentuk Manajemen Krisis Kepariwisatan menyusul Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) Provinsinya telah mengajukan kesiapan untuk mendapat asistensi.

Melihat tanggapan positif beberapa kepala dinas provinsi, diharapkan semakin banyak daerah yang memiliki perhatian khusus dan melakukan langkah awal pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan di daerah,” tambahnya. | DORANG

Leave a Reply