Ilustrasi. gedung, kantor
Ilustrasi. gedung, kantor

Status Harta Suatu Yayasan yang Bubar

Undang-undang tentang yayasan mengatur, bahwa harta yayasan yang bubar agar dialihkan kepada yayasan yang sejenis dan semaksud dengan yayasan yang telah bubar atau kepada negara.

Mengapa demikian? Apakah betul harta yayasan yang sudah bubar tersebut (tentunya setelah ada likuidasi) tidak ada pemiliknya, sehingga perlu campur tangan negara?

Pembubaran Yayasan

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 16/2001”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 28/2004”).

Pertama-tama perlu dijelaskan definisi dari Yayasan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 16/2001 yaitu:

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Pasal 62 UU 16/2001 mengatur bahwa Yayasan bubar karena:

  • jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (“AD”) berakhir;
  • tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam AD telah tercapai atau tidak tercapai;
  • putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
  • Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
  • tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
  • harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Dalam hal Yayasan bubar karena alasan jangka waktu yang ditetapkan dalam AD berakhir, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Likuidator tersebut juga ditunjuk jika Yayasan bubar karena tujuan yang ditetapkan dalam AD telah tercapai atau tidak tercapai. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, pengurus bertindak selaku likuidator.

Leave a Reply