Pesut mahakam yang populasinya diperkirakan tidak banyak lagi. Sumber (foto: akun facebook RASI (Rare Aquatic Species of Indonesia)
Pesut mahakam yang populasinya diperkirakan tidak banyak lagi. Sumber (foto: akun facebook RASI (Rare Aquatic Species of Indonesia)

Menanti Kajian Lingkungan Hidup di Wilayah Ibukota Baru

Lokasi ibukota negara baru Indonesia sudah putus di Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Dalam membangun di satu wilayah wajib mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk itulah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sejak dua bulan lalu menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) wilayah ibukota baru. Kementerian ini menargetkan KLHS tahap I selesai dalam dua bulan atau dalam November ini.

Jadi mendukung persiapan pemindahan ibukota negara, KLHK khusus diberi tugas mengusung KLHS,” kata Laksmi Wijayanti, Plt (Pelaksana Tugas) Irjen (Inspektur Jenderal) KLHK, baru-baru ini.

Penyusunan KLHS ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2016 sebagai kajian lingkungan untuk memastikan kebijakan atau rencana pemerintah menjamin keberlanjutan dan meminimalkan dampak negatif maupun risiko lingkungan.

Kami diberi waktu, September sampai Oktober 2019 untuk menyelesaikan tahap awal,” katanya.

Proses KLHS, katanya, terdiri dari beberapa tahap. Pertama, memberikan arahan-arahan perlindungan dan kriteria-kriteria environmental safe guard. Ia berupa muatan yang diharapkan bisa jadi arahan dalam penyusunan master plan yang dikerjakan dan terkoordinir langsung Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk tahap pertama ini, baru menjawab masukan umum untuk master plan. Apabila, nanti sudah turun jadi perencanaan lebih detail seperti rencana tata ruang, rencana desain, kedetilan infrastruktur, itu nanti ada lanjutannya,” katanya.

Laksmi bilang, KLHK berupaya mendeteksi isu-isu yang muncul di permukaan dan jadi perhatian khalayak, seperti soal kekhawatiran kerusakan lingkungan di lokasi ibukota baru, tata air, ancaman terhadap habitat satwa liar dan keragaman hayati, kerusakaan lahan, pencemaran dan banyak lagi.

Data kami kumpulkan dari berbagai diskusi, proses dialog publik oleh Bappenas sejak April lalu. Kemudian dari berbagai pemberitaan media baik nasional maupun internasional. Lingkup ini akan kami gunakan untuk menjelaskan kira-kira arahan apa yang bisa kami berikan di tahap master plan.”

Leave a Reply