You are currently viewing Terkait Ujaran Kebencian, Radikalisme dan Politik Praktis, Pemerintah Didorong Bentuk Tim Awasi ASN

Terkait Ujaran Kebencian, Radikalisme dan Politik Praktis, Pemerintah Didorong Bentuk Tim Awasi ASN

JAKARTA, publikreport.com – Salah satu landasan dan prinsip nilai dasar profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Untuk mengawal prinsip nilai dasar ASN itu, pemerintah didorong untuk segera membentuk tim yang akan mengurusi hal tersebut.

Diakui Bima, saat banyak oknum ASN yang terlibat isu ujaran kebencian, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi dan terlibat politik praktis.

Tim atau satuan tugas yang terdiri dari lintas kementerian, lembaga nantinya diharapkan memiliki fungsi untuk mengawasi dan membina ASN agar selalu dapat mengamalkan prinsip nilai dasar serta landasan profesi ASN lainnya,” jelas Bim saat menghadiri rapat pembahasan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), radikalisasi, dan politisasi ASN di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa 15 Oktober 2019.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Makmur Marbun mengaku mendukung penuh pembentukan tim ini. Pihaknya mengakui, hal itu dapat mencegah politisasi ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 medatang.

Bersama BKN, efektif per Desember 2019, Kemendagri resmi menerapkan e-Mutasi bagi seluruh instansi daerah. Hal ini untuk mencegah proses mutasi yang sarat politis pascaterpilihnya kepala daerah,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan Kominfo mendukung penuh pembentukan itu dan akan menyiapkan fasilitas pendukung yang selama ini menjadi tugas dan fungsi Kominfo.

Kementerian Kominfo akan siap mendukung tim kerja dengan menyediakan fasilitas kanal aduan berbasis teknologi informasi serta sosialisasi di saluran elektronik milik pemerintah, seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI),” ujarnya.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, akan segera menyusun landasan hukum dan kerangka tim kerja.

Sebelum tim kerja terbentuk, tentu pemerintah perlu menerima masukan dari beberapa pihak, untuk hal-hal yang memang selama ini ada di area abu-abu,” terangnya. “Pemerintah optimis dapat kembali mengawal profesi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” tambahnya. | DORANG

Leave a Reply