Taman Nasional Gunung Leuser yang telah berubah jadi kebun sawit di Kabupaten Aceh Tenggara. (Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia)
Taman Nasional Gunung Leuser yang telah berubah jadi kebun sawit di Kabupaten Aceh Tenggara. (Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia)

Periode Kedua, Presiden Jokowi Diminta Fokus Benahi Tata Kelola SDA

Pada 20 Oktober, Joko Widodo (Jokowi) kembali dilantik sebagai Presiden RI untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang. Koalisi masyarakat sipil mendesak pada periode kedua, Jokowi fokus membenahi tata kelola sumber daya alam dan keselamatan lingkungan hidup.

Belakangan ini publik melihat serangkaian manuver berbagai elit politik melobi kekuasaan. Kondisi ini, membuat kalangan pegiat lingkungan khawatir. Yang mereka pertunjukkan hanya serangkaian upaya bagi-bagi jabatan, isu penyelamatan lingkungan seolah alpa dari perhatian.

Hal nampak jelang pelantikan presiden, kita diperlihatkan dengan manuver lobi para elit politik. Prabowo bertemu Jokowi, Surya Paloh dan lain-lain. Mengarah pada tidak ada oposisi. Seolah-olah ini pembagian kekuasaan saja,” kata Khalisah Khalid, Koordinator Politik Walhi Nasional di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.

Lobi-lobi elit politik itu, katanya, bukan mengarah pada hal-hal substansial seperti agenda kerakyatan dan penyelamatan sumber daya alam.

Alin, begitu sapaan akrabnya, mengatakan, situasi politik dan demokrasi belakangan ini juga sangat mengkhawatirkan. Proses legislasi di DPR dengan revisi berbagai perundang-undangan mengancam penyelamatan alam dan lingkungan, seperti revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara (Minerba) dan RUU KUHP.

Proses legislasi memicu gerakan masa besar-besaran. Meskipun beberapa RUU ditunda, tetapi kembali dibahas pada era parlemen periode sekarang.”

Proses penyusunan berbagai perundangan-undangan itu, katanya, dinilai tak partisipatif. Kondisi tambah mengkhawirkan kala hampir 50% anggota DPR terpilih merupakan pebisnis.

Alin khawatir, dalam membuat kebijakan akan terjadi conflict of interest. Latar belakang sebagai pebisnis, katanya, akan kuat membawa kepentingan bisnis dalam menyusun kebijakan.

Tak heran ketika RUU Pertanahan, Minerba, Perkelapasawitan, terus didorong karena secara susbatansi lebih mendukung ke arah menguatnya investasi. Jadi, kepentingan mereka akan masuk dalam pembahasan dan pengesahan kebijakan-kebijakan itu, bukan kepentingan rakyat, tetapi bisnis,” katanya.

Leave a Reply