Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin didampingi isteri masing-masing saat menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.
Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin didampingi isteri masing-masing saat menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.

Kabinet Indonesia Maju Tak Ada Target 100 Hari Pertama

JAKARTA, publikreport.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Kabinet Indonesia Maju tak ada target 100 hari pertama. Pemerintahan yang dipimpinnya akan melanjutkan dari yang sebelumnya.

Yang jelas kita ingin mengejar, pertama yang berkaitan dengan defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Yang ini kita akan lakukan dengan menarik investasi sebanyak-banyaknya,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.

Kepada para menteri, Jokowi mengatakan, dirinya sudah menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara konkrit. Hal-hal yang ruwet, yang ribet disederhanakan. Kemudian tentu saja prioritas utama lima tahun ke depan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga semua yang berkaitan dengan itu harus digarap secara ramai-ramai sehingga memunculkan sebuah daya saing, memunculkan sebuah competitiveness index yang meloncat lebih baik. Dan yang paling terakhir, penggunaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang fokus dan terarah.

BACA JUGA: Kepada Para Menteri, Jokowi: Bekerja dengan Serius, Tak Serius…

Mengenai undang-undang atau aturan yang menghambat investasi, Jokowi mengatakan, itu yang sudah disampaikannya saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Minggu 20 Oktober 2019, lalu.

Akan dilakukan dengan cara cepat lewat Omnibus Law, 74 undang-undang nanti semuanya akan dilakukan revisi lewat Omnibus Law,” ujarnya.

Menteri rangkap ketua parpol

BACA JUGA: Ini Nama Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Mengenai sejumlah menteri yang masih menduduki jabatan struktural di partai politik (parpol), seperti Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar), Suharso Monoarfa (Ketua Umum PPP), dan Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra), Jokowi tidak mempersoalkan.

Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah,” jelasnya, seraya menambahkan, dari pengalaman itulah dirinya memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai bisa merangkap. | DORANG

Leave a Reply