Menteri Koordinaotr (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menjawab wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019.
Menteri Koordinaotr (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menjawab wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019.

Mahfud MD: Menko Bisa Memveto Kebijakan Atau Permen

JAKARTA, publikreport.com – Menko (Menteri Koordinator) tugasnya mengawal visi Presiden agar bisa diimplementasikan oleh menteri-menteri dan badan-badan, lembaga-lembaga yang dibawahinya. Tugas Menko juga mengawal, mengkoordinasikan, menarik yang terlalu cepat, mendorong yang terlalu lambat sehingga nampak bahwa itu adalah pelaksanaan visi Presiden.

Demikian diungkapkan Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019.

Pak Presiden menekankan, bahwa tidak ada visi menteri di dalam pemerintahan. Yang adalah ada adalah visi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan di dalam Nawacita.

Oleh sebab itu kerja kedepan di antara departemen dan berbagai bidangnya itu atau di antara kementerian dan berbagai bidangnya itu adalah kerja tim bukan kerja sektoral yang diwarnai oleh ego,” ujarnya.

Untuk itu, Mahfud MD melanjutkan, sebagaimana diumumkan Presiden, Menko itu bisa memveto kebijakan atau peraturan menteri (Permen) yang dianggap bertentangan dengan kebijakan menteri lain, bertentangan dengan visi Presiden dan sebagainya.

Kalau dulu karena ego sektoral para menteri dibawah Menko itu kalau diundang hanya mengutus eselon 1, eselon 2 sehingga ketika itu harus dilaksanakan menterinya merasa tidak hadir. Nah sekarang Presiden mengatakan Menko boleh memveto kebijakan menteri yang ada dibawahnya kalau dia bertindak sendiri apalagi sampai bertentangan dengan kebijakan Presiden maupun kebijakan kementerian lain yang sejajar,” jelasnya.

Soal kewajiban lapor Presiden saat memveto kebijakan menteri, Mahfud MD mengatakan, kalau memang sudah jelas-jelas berbenturan dengan masalah lain baru lapor ke Presiden.

Ya bisa lapor dulu, bisa tidak. Kalau sudah gamblang masa apa-apa mau lapor. Kalau masih complicated, apakah ini bertentangan satu sama lain atau tidak sesuai kebijakan Presiden, kita bicara dulu. Pak Presiden mengatakan Hp (handphone) saya 24 jam untuk menteri yang mau melapor di tengah malam juga boleh, itu kan bisa,” bebernya. | DORANG

Leave a Reply