Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara penyampaian hasil evaluasi pelayanan publik Wilayah III, di Jakarta, Selasa 05 November 2019.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara penyampaian hasil evaluasi pelayanan publik Wilayah III, di Jakarta, Selasa 05 November 2019.

Ini Hasil Evaluasi Pelayanan Publik di Wilayah III

JAKARTA, publikreport.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa 05 November 2019, menyerahkan hasil evaluasi pelayanan publik di wilayah III. Indeks pelayanan publik di wilayah ini mendapatkan predikat B atau ‘Baik’ yakni sebesar 3,51. Yang termasuk wilayah III adalah Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengan (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Barat (Sulbar), Gorontalo, Maluku, Maluku Utara (Malut), Papua, Papua Barat, Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimeewa (DI) Yogyakarta. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, sedang tidak dilakukan evaluasi sebab masih dalam tahap pembangunan pascabencana alam. Namun terdapat satu pemerintah daerah (pemda) yang dilakukan evaluasi di provinsi tersebut, yakni Kabupaten Banggai. Lokus evaluasi pada wilayah III ini adalah 11 provinsi dan 67 kabupaten/kota.

11 unit pelayanan publik yang mendapat hasil evaluasi dengan predikat A (pelayanan prima) diberikan penghargaan oleh Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. Selain itu, penghargaan diberikan kepada 13 kepala daerah sebagai pembina pelayanan publik terbaik. Piagam juga diberikan pada kepala daerah dari Papua yang mendapatkan penghargaan sebagai wujud hasil dari program percepatan pembangunan Papua.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa mengatakan, dengan perolehan predikat tersebut, unit pelayanan publik tidak boleh berpuas diri.

“Artinya, masih perlu kerja keras dan komitmen masing-masing pemerintah daerah di wilayah III untuk menuju pelayanan publik yang prima,” kata Diah.

Untuk tingkat provinsi, unit pelayanan yang dievaluasi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Samsat.

Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, unit yang dievaluasi melingkupi DPMPTSP, RSUD serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil).

Instrumen yang digunakan untuk evaluasi, menurut Diah, mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam peraturan itu, ada enam aspek yang dinilai, yakni profesionalisme SDM (Sumber Daya Manusia), sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

Dari hasil evaluasi, Diah mengungkapkan, beberapa hal yang perlu dicatat. Diantaranya adalah pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan khususnya penyusunan standar pelayanan. Kemudian, unit pelayanan juga harus mengelola pengaduan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik dan pendokumentasian kegiatan yang dilakukan.

“Unit juga harus melaksanaan survei kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti survei,” jelasnya.

BACA JUGA: Masyarakat Menuntut Kualitas Pelayanan Publik

Leave a Reply