Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kepala Daerah Diimbau Tertibkan Pengelola Perparkiran

JAKARTA, publikreport.com – Kepala daerah diimbau agar melakukan penertiban pengelolaan perparkiran. Jangan sampai masalah ini merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi.

Imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, di Jakarta, Rabu 06 November 2019.

Pungutan retribusi parkir nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan, dan menjadi sumber pungutan liar (pungli). Tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas),” tegasnya.

Mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, menurut Bahtiar, perlu dilakukan tindakan tegas untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

Saber (sapur bersih) pungli parkir dan tim pemberantasan preman harus dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar,” ujarnya.

Untuk penegakan Saber Pungli dan penindakan premanisme apakah dilakukan perorangan, atau kelompok masyarakat termasuk preman berbalut Ormas, Bahtiar mengatakan, perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

BACA JUGA: Sanksi Pidana Jika Parkir Sembarangan di Pinggir Jalan

Leave a Reply