Sosialisasi dan uji publik regulasi bidang guru dan tenaga kependidikan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud di Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), 04-06 November 2019.
Sosialisasi dan uji publik regulasi bidang guru dan tenaga kependidikan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud di Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), 04-06 November 2019.

Staf Ahli Mendikbud: Apabila Melanggarnya…

PENDIDIKAN

MANADO, publikreport.com – Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina M Girsang, mengatakan sosialisasi regulasi pendidikan bidang guru dan tenaga kependidikan merupakan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), selaku pemerintah yang menjalankan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.

“Kemendikbud sebagai regulator melakukan pembinaan, pengawasan teknis dan tata kelola pendidikan dengan pemerintah daerah,” jelas Chatarina pada sosialisasi dan uji publik regulasi bidang guru dan tenaga kependidikan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), 04-06 November 2019. Sosialisasi ini dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud).

Dalam dalam prinsip hukum perundang-undangan dan peraturan yang diterbitkan, Chatarina menegaskan, untuk yang sudah mengetahui maupun yang belum mengetahui, akan dianggap mengetahui regulasi tersebut.

“Apabila ada yang melanggarnya kemudian beralasan belum membaca atau mengetahuinya, tidak bisa. Sehingga melalui kesempatan yang baik ini, kami berharap kepada bapak dan ibu bisa melakukan diseminasi kembali di lingkungan kerja atau lembaganya masing-masing, mengenai apa yang didapatkan dalam sosialisasi dan uji publik regulasi bidang guru dan tenaga kependidikan selama tiga hari,” tegasnya.

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Presiden yang akan di uji publik, Chatarina menjelaskan, antara lain Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengendalian Formasi Guru.

“Perpres ini membahas pengendalian formasi guru, juga pengembangan karir guru, serta pemindahan guru antar provinsi, dimana itu juga sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah untuk dikendalikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Kepala Bagian Hukum dan Tata Kelola Setditjen GTK Kemendikbud, Temu Ismail, mengatakan kebijakan yang disosialisasikan, terkait empat kebijakan, yakni:

  1. Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Kebijakan Zonasi Pendidikan.
  2. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
  3. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.
  4. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan tambahan Penghasilan Guru PNSD. | DORANG

Leave a Reply