Ilustrasi.
Ilustrasi.

Pungli oleh Oknum Kades dalam Mengurus Dokumen Kependudukan

Apakah ada peraturan yang membenarkan pungutan oleh kepala desa kepada calon penduduk yang hendak pindah datang, sedangkan tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada calon penduduk ketika memohon dokumen resmi, seperti Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten? Untuk diketahui, pemerintah desa memberitahukan saya bahwa ada kewajiban membayar dana kas desa bagi calon warga baru sebesar Rp500 ribu agar kepala desa bersedia menandatangani surat pindah datang tersebut. Pemerintah desa juga tidak bersedia menerbitkan kuitansi pembayaran. Apakah ini legal? Karena bea yang ditarifkan rasanya terlalu tinggi untuk dikenakan kepada pendatang baru.

Ulasan Lengkap

Pendapatan desa yang sah

Sebelumnya, kita perlu meninjau terlebih dahulu ketentuan mengenai sumber-sumber pendapatan desa yang sah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (“Permendagri 20/2018”).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.[1] Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.[2]

Lebih lanjut, pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.[3] Pendapatan merupakan salah satu elemen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa).[4] Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.[5]

Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain.[6] Yang termasuk dalam kelompok pendapatan asli desa terdiri atas jenis:[7]

hasil usaha;

yaitu antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa.

hasil aset;

yaitu antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

yaitu penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.

pendapatan asli desa lain.

yaitu hasil pungutan desa.

Leave a Reply