Ilustrasi.
Ilustrasi.

Wacana Hapus Amdal dan IMB Demi Kelancaran Investasi, Reaksi Pemerintah Daerah?

Pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN menyampaikan wacana penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk mempercepat investasi di dalam negeri. Setelah mendapat banyak pandangan pemerintah daerah dan asosiasi, Sofyan Djalil, Menteri ATR/BPN menyatakan, akan menyederhanakan daripada menghapuskan.

Pada Hari Tata Ruang Nasional 2019 KATR/BPN menggelar diskusi bertajuk “Wacana Penghapusan IMB dan Amdal melalui Rencana Detil Tata Ruang. Dalam diskusi ini menghadirkan beberapa perwakilan dari daerah, asosiasi properti, perkumpulan professional, akademisi hingga lembaga swadaya masyarakat.

Wacana ini muncul karena ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24/2018 tentang pengecualian kewajiban menyusun Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di daerah kabupaten/kota yang memiliki rencana detai tata ruang (RDTR). Hingga kini, baru ada 53 dari 2.000 kabupaten dan kota yang memiliki RDTR selama lima tahun terakhir.

Secara tegas, Bima Arya, Walikota Bogor menolak wacana ini. ”Saya tidak setuju IMB dihapus,” katanya, 08 Novemberr 2019 di Jakarta.

Arya menilai, baik IMB maupun amdal perlu untuk penataan pembangunan di daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Malah, katanya, ketiganya dinilai masih lemah.

Penghapusan instrumen izin itu, katanya, akan makin memperburuk penataan kota. Dia melihat, persoalan kota di Indonesia memiliki kesamaan, yakni, tata ruang berantakan antara lain, lautan rumah toko (ruko) dan pedagag kaki lima (PKL), bahkan tak ada kebebasan memiliki ruang tebuka.

Saya khawatir, jangan sampai kemudian kita ingin mempermudah investasi tapi kemudian aspek pengendalian dilupakan,” katanya.

Dia tak menampik proses perizinan di beberapa daerah lama dan berjenjang, hingga membuat para investor lari. Rezim perizinan memang perlu sederhana.

Senada dengan Arya Bima, Vera Revina Sari, Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. “Menurut kami RDTR tidak bisa menggantikan IMB,” katanya.

Leave a Reply