Sosialisasi perundang-undangan tentang disiplin dan etika birokrasi bertempat di Sutanraja Hotel, 18-19 November 2019, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
Sosialisasi perundang-undangan tentang disiplin dan etika birokrasi bertempat di Sutanraja Hotel, 18-19 November 2019, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Kembali ASN Diingatkan Tentang Kode Etik

AIRMADIDI, publikreport.com – Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Styvi Watupongoh kembali mengingatkan tentang kode etik kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada dijajaran Pemerintah Kabupaten Minut.

“Selalu kami sampai-sampaikan soal kode etik ASN karena itu diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 51 Tahun 2018 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS (Pegawai Negeri Sipil),” kata Styvi disela kegiatan sosialisasi perundang-undangan tentang disiplin dan etika birokrasi bertempat di Sutanraja Hotel, 18-19 November 2019.

Dengan adanya sosialisasi ini, Styvi mengatakan, setiap perangkat daerah bisa menetapkan kode etik masing-masing sesuai fungsi dan tugas. Dicontohkannya, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Dindik) tentu berbeda dalam penyusunan kode etik..

Masing-masing perlu penyesuaian dalam pembuatan kode etik. Intinya, pembuatan kode etik jangan melanggar Perbup,” jelasnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minut, Jemmy H Kuhu mengatakan, tahun 2020 mendatang, Minut akan menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Para ASN diingatkannya jangan melanggar kode etik seperti pendekatan kepada partai politik (parpol) terkait pencalonan sebagi kepala daerah. Juga ASN dilarang memasang spanduk yang mempromosikan bakal calon kepala daerah, dilarang mengikuti deklarasi bakal calon kepala daerah, dilarang mengunggah, menanggapi, atau menyebarluaskan foto/gambar bakal calon kepala daerah ataupun hal lain berkaitan dengan pencalonan.

PNS juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan untuk keberpihakan. Selain itu selama tahun politik, ASN juga dilarang menjadi narasumber kegiatan atau pertemuan sebuah partai politik.

“Semua aturan itu wajib ditaati,” tegasnya. | GLENLY B

Leave a Reply