Ilustrasi.
Ilustrasi.

Ratusan Perusahaan di Minut Tak Ikut BPJS Kesehatan

AIRMADIDI, publikreport.com – Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mencatat ada sebanyak 141 perusahaan di daerah itu yang tidak mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Kesehatan bagi pekerjanya. Padahal, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor: 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja/karyawannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

“Perusahaan di Minut yang terdaftar ada 460. 141 diantaranya tidak ikut BPJS Kesehatan dan yang menunggak ada 59 perusahaan. Ini sesuai hasil koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Minut dan pihak BPJS Kesehatan belum lama ini,” ungkap Kepala Dinaker Kabupaten Minut, Sadrak Tairas kepada wartawan Senin 18 November 2019.

Ke perusahaan yang tidak ikut serta BPJS Kesehatan dan menunggak, Sadrak menyatakan, telah menyuratinya, agar segera taat pada aturan yang berlaku. Sebab jika tidak, akan ada sanksi tegas bagi perusahaan dan juga pekerja yang tidak ikut program pemerintah pusat itu.

“Sudah kami surati dan akan segera ditindaklanjuti lagi,” katanya.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 86 Tahun 2013, terdapat ketentuan sanksi yang akan diterima perusahaan jika tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Sanksi tersebut berupa pencabutan perizinan usaha dan izin-izin lainnya. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada perusahaan bisa berupa ditolaknya layanan publik peserta perorangan, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sanksi administratif juga meliputi teguran tertulis dan denda. | GLENLY B

Leave a Reply