Petrus Macarau, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minut.
Petrus Macarau, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minut.

Ratusan Bidang Tanah Milik Pemkab Minut Belum Bersertifikat

AIRMADIDI, publikreport.com – Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Petrus Macarau mengungkapkan, dari 450 bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut, baru 60 diantaranya yang yang sudah memiliki sertifikat tanah.

Lahan persekolahan yang paling banyak belum bersertifikat. Ini karena sejak Kabupaten Minut dimekarkan (berotonom) dari Kabupaten Minahasa, Pemkab Minahasa tidak ikut menyerahkan sertifikat tanah, sehingga harus didata kembali oleh kami,” ungkap Petrus pada sosialisasi percepatan pembuatan sertifikat tanah milik Pemkab Minut bertempat di Sutanraja Hotel, Senin 24 November 2019.

Kegiatan sosialisasi digelar, menurut Petrus, karena akan dicari jalan keluarnya, karena turut hadir dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Minut.

Pemkab Minut akan memacu pembuatan sertifikat tanah,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minut, Jemmy H Kuhu mengatakan, sosialisasi ini penting mengingat masalah aset berupa tanah menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulut dalam mengeluarkan opini. Para Hukum Tua (Kumtua) dan Lurah diminta agar tidak sembarang mengeluarkan surat jual beli tanah, apalagi lahan milik pemerintah.

“Rekomendasi dari BPK agar Pemkab Minut membenahi masalah aset tanah. Jadi pembuatan sertifikat tanah ini harus dikejar sampai selesai,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minut, Fanny Widyastuti MH berharap agar Pemkab Minut bisa membentuk Pansus (Panitia Khusus) percepatan pembuatan sertifikat tanah pemerintah. Juga Pemkab Minut dimintanya selalu berkoordinasi dengan kejaksaan melalui Seksi Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara).

“Nanti Bidang Datun yang akan membantu tangani masalah tanah. Intinya koordinasi dengan kami jika ada halangan atau ingin mencari solusi,” anjurnya. | GLENLY B

Leave a Reply