Ilustrasi.
Ilustrasi.

CPNS 2019, BKN Temukan Sejumlah Pelanggaran

JAKARTA, publikreport.com – Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan sejumlah pelanggaran terhadap proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 di beberapa instansi pusat dan daerah. Data Wasdal BKN per tanggal 21 November 2019, setidaknya terdapat 11 temuan permasalahan dalam tahap perencanaan dan pengumuman CPNS.

Berikut temuannya:

  • Batas waktu pengumuman pendaftaran instansi kurang dari 15 hari kalender terjadi di 15 instansi daerah.
  • Jumlah, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan tidak sama dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di 3 instansi pusat dan 8 instansi daerah.
  • Pembatasan usia pelamar yang tidak sesuai dengan NSPK di 18 instansi pusat dan 3 instansi daerah.
  • Perbedaan syarat minimal IPK bagi putra-putri daerah dan non putraputri daerah yang bersangkutan di 4 instansi pusat dan 77 instansi daerah.
  • Tidak ada alokasi formasi disabilitas bagi instansi pusat dan daerah di 2 instansi pusat dan 46 instansi daerah.
  • Alokasi formasi disabilitas yang diberikan instansi kurang dari 2% di 3 instansi pusat dan 7 instansi daerah.
  • Pemberian kekhususan persyaratan pelamar bagi pegawai kontrak di lingkungan internal instansi di 1 instansi pusat dan 5 instansi daerah.
  • Persyaratan kualifikasi pendidikan diaspora melanggar NSPK yaitu untuk jabatan Analis Kebijakan mencantumkan kualifikasi pendidikan S-1 di 1 instansi pusat.
  • Persyaratan akreditasi masih mencantumkan akreditasi minimal B dan/atau C di 2 instansi pusat dan 10 instansi daerah.
  • Membatasi domisili pelamar dalam wilayah kabupaten/provinsi tertentu di 22 instansi daerah.
  • Mencantumkan persyaratan khusus untuk suatu jabatan agar melampirkan ijazah perguruan tertinggi tertentu di 8 instansi daerah.

Deputi BKN Bidang Wasdal, Otok Kuswandaru menegaskan proses perencanaan sampai dengan tahapan pengumuman CPNS tidak boleh menyimpang dari norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil). Salah satunya soal pendaftaran instansi kurang dari 15 hari kalender, BKN telah meminta agar instansi merevisi jadwal penutupan pendaftarannya dan mengumumkannya kepada pelamar.

Kedeputian Wasdal BKN akan mengawasi seluruh proses pengadaan CPNS

dari aspek perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman

hasil seleksi, pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Temuan pelanggaran terhadap proses rekrutmen ini

merupakan bentuk preventif BKN terhadap pelaksanaan CPNS yang tidak sesuai

dengan sistem merit,” ujar Otok sebagaimana siaran pers Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, Rabu 27 November 2019.

BKN, menurut Otok, akan mewajibkan masing-masing instansi menyiapkan berita acara hasil verifikasi administrasi pelamar. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses seleksi administrasi yang dilakukan sudah sesuai dengan persyaratan/kualifikasi formasi yang diumumkan. Selain itu langkah ini akan membantu instansi dalam masa sanggah, yaitu untuk mempermudah instansi memberikan penjelasan alasan ketidaklulusan administrasi secara lengkap. | DORANG

Leave a Reply