Ilustrasi.
Ilustrasi.

Walhi: Bukan Dihapus. Amdal dan IMB, Harusnya Melengkapi RDTR

Wacana pemerintah menghapus dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan cukup pakai rencana detail tata ruang (RDTR) mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan hidup, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Mereka menilai, wacana ini membahayakan lingkungan Indonesia. Seharusnya, amdal, IMB dan RDTR saling melengkapi dan menguatkan.

Wacana ini muncul karena ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24/2018 tentang pengecualian kewajiban menyusun Amdal Untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di daerah kabupaten/kota yang memiliki rencana detai tata ruang (RDTR).

Wacana ini akan berbahaya bagi masa depan lingkungan, rakyat dan generasi mendatang,” kata Khalisah Khalid, Koordinator Desk Politik Walhi Eksekutif Nasional di Jakarta, Senin 25 November 2019.

Dia mengatakan, anggapan amdal dan IMB menghambat investasi pakai rujukan tidak jelas. Kondisi ini, katanya, bisa makin mengkhawatirkan. Saat negara lain berlomba memproteksi lingkungan hidup dari bahaya krisis iklim, Indonesia justru mundur kalau wacana ini jalan.

Dia tak menampik, banyak permasalahan dalam pelaksanaan amdal. Pelanggaran amdal dan IMB, katanya, banyak tak tersentuh hukum. Meski begitu, bukan berarti kedua dokumen ini lebih baik dihapus. Justru, katanya, harus penguatan penegakan hukum.

Selama ini, katanya, praktik amdal banyak copy paste dari satu amdal ke amdal lain. “Itu harusnya penegakan hukum berjalan. Ini yang kadang-kadang masalahnya apa, jalan keluarnya apa? Gak nyambung,” kata Alin, sapaan akrabnya.

Amdal, katanya, sebagai dokumen penguatan lingkungan guna memastikan jaminan keselamatan dan ruang keterlibatan partisipasi bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Rencana detail tata ruang (RDTR), amdal dan IMB, katanya, harus saling melengkapi dan saling memperkuat.

Dia katakan, Indonesia alami risiko fiskal Rp22 triliun karena bencana, sementara alokasi cadangan APBN hanya Rp2,5 triliun. Sebagai negara rentan bencana, katanya, penting memastikan dalam setiap perencanaan pembangunan mengutamakan aspek penyelamatan lingkungan dan sosial.

Leave a Reply