Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim pada peluncuran 4 pokok kebijakan pendidikan ‘Merdeka Belajar’ di Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim pada peluncuran 4 pokok kebijakan pendidikan ‘Merdeka Belajar’ di Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.

Empat Program Pokok Kebijakan Pendidikan ‘Merdeka Belajar’

PENDIDIKAN

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan ‘Merdeka Belajar’. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan bapak presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),” kata Nadiem pada peluncuran 4 pokk kebijakan pendidikan ‘Merdeka Belajar’ di Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, Nadiem menjelaskan, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” jelasnya.

Mengenai UN, Nadiem mengatakan, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya.

Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” bebernya.

Pelaksanaan ujian tersebut, menurut Nadiem, akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” ujarnya.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Nadiem melanjutkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” paparnya.

Leave a Reply