Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim pada peluncuran 4 pokok kebijakan pendidikan ‘Merdeka Belajar’ di Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim pada peluncuran 4 pokok kebijakan pendidikan ‘Merdeka Belajar’ di Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.

PPDB Sistem Zonasi Dianggap Mengakomodasi Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi, penerapannya akan lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan diberbagai daerah.

Zonasi sangat penting dan kami mendukung penuh inisiatif zonasi. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu kami berdiskusi intensif dengan guru, kepala sekolah (kepsek), pengawas, dan seluruh stakeholder pendidikan baik di dalam maupun luar negeri, supaya sistem zonasi dapat kita rancang lebih baik lagi,” kata Nadiam pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, 11 Desember 2019.

Komposisi PPDB jalur zonasi, Nadiem membeberkan, dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Komposisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019, memberikan penambahan porsi untuk jalur prestasi dan afirmasi.

Kebijakan zonasi esensinya adalah adanya (jalur) afirmasi untuk siswa dan keluarga pemegang KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang tingkat ekonominya masih rendah, serta bagi yang menginginkan (adanya) peningkatan jalur prestasi sampai maksimal 30% diperbolehkan,” jelasnya.

Terbitnya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Nadiem mengungkapkan, salah satunya mengakomodir aspirasi orang tua yang ingin prestasi anaknya lebih dihargai dalam menentukan pilihan sekolah terbaik.

Banyak ibu-ibu yang komplain anaknya sudah belajar keras untuk mendapat hasil yang diinginkan. Jadi (aturan) ini adalah kompromi di antara kebutuhan pemerataan pendidikan bagi semua jenjang pendidikan, sehingga kita bisa mengakses sekolah yang baik dan juga kompromi bagi orangtua yang sudah kerja keras untuk (anaknya) mencapai prestasi di kelas maupun memenangkan lomba-lomba di luar sekolah, di mana mereka bisa mendapatkan pilihan bersekolah di sekolah yang diinginkan,” papar saat jumpa pers dengan wartawan.

Kebijakan ini, Nadiem melanjutkan, tidak mungkin terealisasi tanpa adanya dukungan dari seluruh jajaran unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud, dan pemerintah daerah, serta para pelaku pendidikan lainnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah (pemda) dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan.

Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujarnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, tidak hanya memberikan apresiasi namun juga memberi semangat kepada Mendikbud atas gagasan ‘Merdeka Belajar’, yang salah satu poinnya adalah tentang zonasi.

Sejak dulu saya tidak menyukai kastanisasi sekolah. Dengan keberlanjutan sistem zonasi ini, malah makin bagus, kondisi di sekolah akan semakin heterogen,” katanya.

Leave a Reply