Ilustrasi.
Ilustrasi.

Catatan Akhir Tahun: Mulut Besar Melayani Rakyat

“Melayani rakyat,” itulah ucapan yang kerap keluar dari para elite politik ketika duduk di kursi empuk kepala daerah. Ucapan ini pula masih menjadi alat untuk meraup simpati konstituen (rakyat) ketika menjelang momentum (pesta rakyat) politik praktis, seperti Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Rakyat tentunya akan suka dan mengidolakan pemimpin yang benar-benar melayani mereka.

Bagi elite politik yang telah duduk di kursi empuk kepala daerah, Melayani Rakyat terus dikampanyekan, kendati tolok ukurnya buram. Jajaran birokrat yang dipilih/dipercayakan oleh sang kepala daerah untuk menjabat – duduk dikursi empuk pejabat publik – terkesan lebih banyak melayani sang bos (kepala daerah) dari pada Melayani Rakyat sesuai jabatan mereka masing-masing.

Sang bos dan para pembantunya (birokrat) mungkin lupa atau melupakan, Melayani Rakyat, padahal mereka itu adalah pelayan publik. Sebab disana-sini masih dikeluhkan soal ketersediaan air bersih/air minum, fasilitas jalan yang rusak (lengkap dengan pilah-pilah jalan yang tak terurus), drainase/saluran air dan trotoar yang dituding kerap menjadi penyebab banjir/air menggenang, fasilitas kesehatan, seperti Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang kendati gedungnya telah ada, namun tidak dimaksimalkan penggunaannya, fasilitas pendidikan, dimana ada sekolah yang gedung dan halamannya sudah baik, namun terus direnovasi. Sementara sekolah lain tidak pernah menerima bantuan, apakah DAK (Dana Alokasi Khusus) atau sebutan lainnya untuk merenovasi gedung atau halaman, infrastruktur pertanian yang belum mendapat sentuhan serius (apalagi di kota saya, Kota Tomohon yang disebut Kota Bunga, tapi banyak fasilitasnya terbengkalai). Dan bla, bla, bla….

Melayani Rakyat, seakan hanya dilakukan jika ada anggaran. Padahal kepala daerah beserta para pembantunya (kepala dinas/badan dan lain-lain) memiliki gaji dan diberikan tunjangan kinerja yang terbilang besar. Gaji adalah hak, sementara tunjangan (besar) diberikan agar mereka bekerja dengan profesional, tulus ikhlas bagi rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun terus bertambah, sayangnya fasilitas-fasilitas publik seakan tidak bertambah, demikian halnya kesejahteraan rakyat. Lalu kemana uang (APBD) itu mengalir. Mereka yang katanya Melayani Rakyat mungkin berpikir yang penting mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Opini WTP ini kemudian dijadikan tolok ukur keberhasilan, kendati berbanding terbalik dengan penilaian rakyat.

Koar-koar pemimpin yang Melayani Rakyat dikumandangkan oleh para antek-antek sang elite (apalagi jelang Pilkada 2020). Corong-corong yang dibiayai APBD untuk mencitrakan pemimpin yang Melayani Rakyat nyaring disana-sini, apakah itu dilakukan antek sesama politisi, pendukung fanatik, kaum yang katanya kritis, tapi takut mengkritik, atau oleh antek pembantu sang bos yang diberikan jabatan karena takut kehilangan jabatan.

Mereka Melayani Siapa?

APBD yang seharusnya menjadi instrumen untuk Melayani Rakyat, terkesan menjadi instrumen untuk membiayai kunjungan-kunjungan (hingga keluar negeri) sang bos didampingi para pembantunya (silih berganti), atau malah para pembantu sang bos justru dengan sigap mencari celah agar mendapat keuntungan dari APBD, salah satu modusnya membuat kegiatan seremonial yang setiap tahun dilaksanakan, (seperti pelatihan, bimtek dan bla, bla, bla). Tak kreatif dan tak berinovasi untuk rakyat guna mengimplementasikan Melayani Rakyat. Malah dengan bangga mereka memposting ke media sosial foto-foto saat ‘holiday’ keluar daerah/keluar negeri.

EMAS yang Tak Berkilau

Leave a Reply