Simon Awuy, Ketua Bawaslu Kabupaten Minut.
Simon Awuy, Ketua Bawaslu Kabupaten Minut.

Jelang Pilkada, Bawaslu: Petahana Dilarang Mutasi Pejabat

POLITIK

MINUT, publikreport.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Simon Awuy mengimbau kepada kepala daerah yang kembali maju sebagai calon kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 agar tidak melakukan mutasi jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016.

Batas waktu penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah (pemda), menurut Simon, diatur pada pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” ucap Simon mengutib Pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2017.

Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” sambung Simon saat berbincang dengan wartawan, Senin 06 Januari 2020.

Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Simon menegaskan, dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu sampai dengan ayat tiga berlaku juga untuk penjabat gubernur atau penjabat bupati/walikota,” jelasnya.

Leave a Reply