Ilustrasi.
Ilustrasi.

Kominfo Blokir Ribuan Konten Bajakan

JAKARTA, publikreport.com – Sepanjang tahun 2017 hingga 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada 1.745 situs dan konten dengan kategori pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ribuan situs dan konten tersebut telah diblokir Kementerian Kominfo.

Pemblokiran situs yang memuat konten bermuatan pelanggaran HKI ini dilakukan untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Bangsa Indonesia ataupun negara lain,” jelas Menteri Kominfo, Johnny G Plate.

Tahun 2017, konten bermuatan pelanggaran HKI yang diblokir Kementerian Kominfo berjumlah 190. Angka ini meningkat di tahun 2018 menjadi 412 konten. Sementara di tahun 2019, tercatat sebanyak 1.143 konten bermuatan pelanggaran HKI yang telah diblokir Kementerian Kominfo.

Saya mengapresiasi kesadaran pemilik atau pengelola laman situs konten bajakan yang memutuskan untuk menutup layanan. Tindakan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat lebih dewasa dan cerdas dalam memanfaatkan internet.

Blokir 4 ribu Fintech ilegal

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, tercatat ada 4.020 situs dan aplikasi fintech (finansial technology) yang telah ditangani dan diblokir oleh Kementerian Kominfo selang Agustus 2018 – Desember 2019.

Pada tahun 2018, Kementerian Kominfo menangani dan memblokir 211 situs dan 527 aplikasi fintech yang terdapat di Google Playstore

Sementara di tahun 2019, jumlah situs dan aplikasi yang diblokir meningkat tajam menjadi 3.282, dengan rincian 841 situs, 1.085 aplikasi di Google Playstore, serta 1.356 aplikasi yang terdapat di platform selain Google Playstore.

Kementerian Kominfo sejak 2016, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, merupakan anggota Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hadirnya Satgas ini bertujuan untuk melindungi konsumen atau masyarakat Indonesia dari maraknya fintech ilegal.

Tak hanya itu, Kementerian Kominfo di tahun 2017 juga meluncurkan portal cekrekening.id yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana.

Melalui portal ini, Ferdinandus mengatakan, masyarakat dapat melaporkan sekaligus melakukan cek rekening yang terindikasi tindakan penipuan apabila menerima permintaan transfer atau pembayaran uang dari pihak lain. Rekening yang dapat dilaporkan dalam situs ini adalah rekening terkait tindak pidana adalah penipuan, investasi palsu, narkotika dan obat terlarang, terorisme, dan kejahatan lainnya.

Kementerian Kominfo terus mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan layanan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan tetap waspada dalam menggunakan layanan situs maupun aplikasi fintech,” imbaunya Jumat 10 Januari 2020, seraya menambahkan, Kementerian Kominfo bergerak proaktif dalam menangani pemantauan layanan financial technology (fintech) ilegal. Tidak hanya berdasarkan aduan yang diterima, namun juga secara proaktif memantau melalui mesin AIS. Ini merupakan salah satu wujud komitmen Kementerian Kominfo dalam melindungi masyarakat dari layanan fintech ilegal maupun yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Leave a Reply