Koordinator Devisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minut, Rocky Ambar menjelaskan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah).
Koordinator Devisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minut, Rocky Ambar menjelaskan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah).

Penjelasan Bawaslu Minut Tentang Politik Uang

POLITIK

MINUT, publikreport.com – Koordinator Devisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minut, Rocky Ambar menjelaskan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah), dalam Pasal 73, pelanggaran atas perbuatan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih terancam dikenakan sanksi pidana paling lama kurungan 72 bulan atau denda maksimal Rp1 miliar.

Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum) ada beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku politik uang, antaranya Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Ancaman pidana paling lama penjara 4 tahun hingga denda Rp48 juta dan peserta mendapat diskualifikasi sebagai peserta Pemilu.

Ini harus dipahami masyarakat,” tegas Rocky, Selasa 21 Januari 2020.

Bawaslu Kabupaten Minut, menurut Rocky, akan mengemas gerakan sosialisasi anti politik uang bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan.

Program sosialisasi pencegahan politik uang dirasa belum menyentuh masyarakat awam maka dalam Pilkada 2020 ini dia berharap sosialisasi pencegahan politik uang bisa mengurangi potensi politik uang,” ujarnya.

Dalam hal tata cara pelaporan Pemilu dan Pilkada, Rocky mengatakan tidak ada yang berbeda. Laporan yang disampaikan ke pengawas Pemilu paling lama tujuh hari sejak diketahui atau ditemukan dugaan pelanggaran. Namun yang berbeda adalah batas waktu penanganan, dalam Pemilu waktu penanganan lebih lama yaitu tujuh hari kerja sedangkan pada Pilkada batas waktu penanganan hanya tiga hari kerja.

Sementara proses administrasi penanganannya, Rocky menjelaskan, masih sama, yakni untuk kasus politik uang di Pilkada dan Pemilu. Hanya waktunya yang berbeda.

Dalam waktu dekat, Rocky melanjutkan, akan dilaksanakan bimbingan teknis (bimtek) terkait penerapan aturan Pasal 71 UU Pilkada, dimana salah satu larangan yang tercantum adalah pejabat daerah dilarang mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala daerah.

Praktik pelanggaran semakin kreatif dan canggih. Kita tidak menduga mereka (pelaku pelanggaran) menyiasati seperti apa. Tetapi ketika masih ada kebingungan, kita sebaiknya secara cepat telah membuka forum dalam bentuk bimtek pasca workshop,” terangnya. | GLENLY B

Leave a Reply