Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB), Tjahjo Kumolo saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Baruga Karaeng Pattingalloang, Makassar, Sabtu 25 Januari 2020.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB), Tjahjo Kumolo saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Baruga Karaeng Pattingalloang, Makassar, Sabtu 25 Januari 2020.

Menteri PANRB Paparkan Tugas Utama Gubernur

MAKASSAR, publikreport.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menegaskan tugas utama gubernur adalah mengkoordinasi pengawasan, kemudian melakukan monitoring, evaluasi, fasilitasi dan pemberdayaan. Gubernur juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Provinsi memiliki tiga peran utama, yakni pertama, menjalankan pembinaan terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) di pemerintahan daerah, kedua, menjamin tersedianya pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan ketiga, memastikan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

Gubernur juga memiliki peran dalam sinkronisasi program serta kebijakan pusat dan daerah,” jelas Tjahjo Kumolo saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Baruga Karaeng Pattingalloang, Makassar, Sabtu 25 Januari 2020.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor: 5/2014 tentang ASN, menurut Tjahjo, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN. Namun, presiden dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala daerah termasuk gubernur. | VERONICA DSK

Leave a Reply