Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Setiawan Wangsaatmadja.
Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Setiawan Wangsaatmadja.

Kemenpan Tegaskan Tenaga Honor Dapat Perhatian Khusus Pemerintah

JAKARTA, publikreport.com – Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Setiawan Wangsaatmaja menegaskan, tenaga honorer senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah. Langkah strategis dan signifikan telah banyak dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer. Terbukti pada 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat sebanyak 1.070.092 tenaga honorer menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum.

Pemerintah menaruh perhatian khusus pada tenaga honorer. Bahkan jumlah yang diangkat mencapai sepertiga dari jumlah total ASN nasional,” tegas Setiawan yang didampingi Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji saat konferensi pers terkait Manajemen ASN di Kementerian PANRB, Senin 27 Januari 2020.

Secara de jure, Setiawan mengungkapkan, penanganan eks tenaga honorer kategori (THK)-II oleh pemerintah telah selesai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

Menindaklanjuti kesepakatan pemerintah dengan komisi II, VIII, dan X DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI untuk kembali mengangkat tenaga honorer melalui seleksi, pemerintah menerbitkan PP Nomor: 56/2012,” jelasnya, seraya mengatakan, dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK-II diberikan kesempatan untuk seleksi satu kali. Hasilnya terdapat 209.872 eks THK II yang lulus seleksi dan 438.590 eks THK-II yang tidak lulus.

BACA JUGA: Pemerintah Apresiasi Pengabdian Tenaga Honorer

Untuk penanganan eks THK-II yang tidak lulus seleksi, Setiawan menjelaskan, pemerintah memfokuskan penanganan eks THK-II pada pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan (guru dan dosen) dan tenaga kesehatan. Pada tahun 2018, pemerintah bersama 7 komisi gabungan DPR RI yakni Komisi I, II, III, VIII, IX, X, dan XI sepakat untuk membuka kesempatan eks THK-II untuk mengikuti seleksi ASN. Untuk eks THK-II yang memenuhi persyaratan usia maksimal 35 tahun, dapat mengikuti seleksi CPNS sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara eks THK-II yang berusia lebih dari 35 tahun, dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BACA JUGA: Pemda Dilarang Rekrut Guru Honorer

Jika telah melalui seleksi CPNS ataupun PPPK namun tidak lulus, maka para tenaga honorer tersebut diberikan kesempatan bekerja sesuai kebutuhan organisasi. Dan instansi pemerintah yang mempekerjakan tenaga honorer tersebut harus memberikan gaji sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) di wilayahnya dan ini akan dievaluasi selama masa transisi,” jelasnya.

BACA JUGA: Bupati Perintahkan Camat Mendata Guru Honorer

Pemerintah, Setiawan melanjutkan, terus berupaya meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk menghadapi persaingan global di era industri 4.0, dengan tetap memperhatikan penanganan eks THK II, namun juga memberikan kesempatan yang sama kepada WNI (Warga Negara Indonesia) lainnya untuk menjadi ASN. Hal ini juga untuk mengakomodir tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. | DORANG

Leave a Reply