Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud.
Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud.

Mahasiswa Dapat Ambil Pembelajaran di Luar Prodi

Kebijakan Kampus Merdeka yang keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

“Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan,” paparnya.

Disisi lain, saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.

Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan terdapat perubahan pengertian mengenai SKS. Setiap SKS diartikan sebagai ‘jam kegiatan’, bukan lagi ‘jam belajar’. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

“Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya,” kata Mendikbud.

Dijelaskannya, paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi.

“Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya,” tegasnya.

Akreditasi Sifatnya Sukarela

Akreditasi PT yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) akan diperbaharui secara otomatis setiap lima tahun. Selain itu, perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela.

Sekarang re-akreditasi sifatnya sukarela, artinya bagi yang siap naik akreditasi, misalnya dari akreditasi B ke A maka dia yang akan diprioritaskan, jadi sifatnya adalah sukarela,” ungkap Nadiem Anwar Makarim.

Perubahan kebijakan lainnya dalam akreditasi adalah adalah pemberian akreditasi A bagi prodi yang mendapatkan akreditasi internasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen). Menurut Nadiem, bagi prodi-prodi yang mendapatkan akreditasi internasional akan secara otomatis mendapatkan akreditasi A dari pemerintah dan tidak harus mengikuti proses lagi di tingkat nasional.

Perubahan kebijakan akreditasi ini mendapatkan perhatian dari para pelaku pendidikan tinggi. Agustinus Prasetyantoko, Rektor Universitas Atma Jaya Jakarta, sangat mendukung kebijakan re-akreditasi ini.

“Bagi saya, soal akreditasi ini menjadi sangat penting karena beban administrasi menjadi berkurang signifikan, sehingga kesempatan energi dan waktu lebih banyak meningkatkan mutu yang berimbas pada mahasiswa,” katanya.

Hal senada disampaikan, Suriel S Mofu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini dinilainya luar biasa. Menurutnya, kebijakan re-akreditasi ini menjadi satu langkah maju yang akan membuat perubahan besar dalam pendidikan tinggi di Indonesia.

“Perguruan tinggi tidak akan bergantung pada Pemerintah, artinya kualitas saya bukan ditentukan Pemerintah karena akreditasinya, tetapi kualitas saya karena memang you can trust the practice of our quality, quality is our identity,” katanya.

Sebelumnya, Nadiem menjelaskan latar belakang penyesuaian kebijakan akreditasi perguruan tinggi ini dijalankan.

Saat ini saya rasa para dosen dan rektor di sini mengetahui bahwa proses dan persyaratan akreditasi itu suatu beban yang cukup besar, karena semua dilakukan manual,” ungkapnya.

Leave a Reply