Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud.
Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud.

Mahasiswa Dapat Ambil Pembelajaran di Luar Prodi

Setidaknya terdapat tiga isu dalam sistem akreditasi perguruan tinggi, salah satunya adalah bersifat manual. Hal itu menjadikan beban administrasi bagi dosen dan rektor, sehingga keluar dari fokus utamanya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam universitasnya.

Kedua, akreditasi bersifat cukup diskriminatif karena banyak sekali yang benar-benar membutuhkan akreditasi namun tidak mendapatkannya, sedangkan yang tidak mau diakreditasi atau tidak merasa perlu tapi dipaksakan untuk re-akreditasi.

Ketiga, bagi yang sudah mengejar target yang lebih tinggi (internasional) harus mengulangi prosesnya di tingkat nasional karena belum cukup diakui.

Beberapa permasalahan terkait akreditasi perguruan tinggi tersebut mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggulirkan perubahan kebijakan dalam akreditasi prodi dan perguruan tinggi.

Pengawasan dan Penjaminan Mutu

Dengan adanya perubahan kebijakan dalam akreditasi yang memudahkan prodi dan perguruan tinggi tidak membuat pemerintah terlena. Pemerintah, menurut Nadiem Anwar Makarim, akan tetap melakukan monitoring. Jika Kemendikbud mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang disertai dengan bukti konkret, maka dapat dilakukan akreditasi ulang. Misalnya jika didapati jumlah mahasiswa yang mendaftar dan lulus dari perguruan tinggi atau prodi tersebut menurun secara tajam selama lima tahun berturut-turut. Ataupun daftar pengangguran dari lulusan prodi tersebut meningkat secara drastis, maka Kemendikbud berhak melakukan permintaan akreditasi ulang kepada perguruan tinggi tersebut.

Kebijakan Kampus Merdeka ini, Nadiem memaparkan, bertujuan untuk mengubah program S-1 agar mendorong mahasiswa dapat belajar menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian.

“Program ini untuk mengubah sistem S-1 yang bisa benar-benar mempersiapkan mahasiswa kita berenang di laut terbuka yaitu dunia nyata,” ujarnya.

Upaya ini, menurutnya telah jamak dilakukan oleh perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini sangat erat dengan penguatan karakter generasi muda.

“Inilah pendidikan yang problem focused, yang secara langsung menguatkan karakter,” ungkapnya.

Kemendikbud ingin menciptakan era baru pendidikan tinggi, yaitu jenjang S-1 sebagai hasil dari gotong royong seluruh aspek masyarakat.

“Bukan hanya perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas pendidikan mahasiswa Indonesia,” paparnya.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria optimistis dengan kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan kebebasan mahasiswa untuk melakukan beragam kegiatan di luar program studinya hingga tiga semester. Dengan adanya keterbukaan dan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk bersentuhan dengan lapangan melalui proyek desa, magang dan praktik industri, dan sebagainya, akan membuat mahasiswa jauh lebih siap menghadapi masa depannya.

Menepis anggapan bahwa hal tersebut akan mengurangi mutu riset dan inovasi, ia menyatakan bahwa yang diperlukan saat ini adalah riset yang transformatif dan kolaboratif multi-disiplin keilmuan. “Yang diperlukan ke depan adalah riset-riset yang transformatif, yang bersentuhan dengan realitas dan memberikan solusi atas persoalan yang ada,” katanya.

“Justru itu akan menjadi inspirasi bagi riset,” tambah Arif.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Nizam mengatakan, implementasi kebijakan ini bergantung pada kecepatan para rektor untuk merespons. Adapun proses pelaksanaan penghitungan SKS akan dibebaskan kepada setiap perguruan tinggi.

“Kemendikbud akan menyiapkan panduannya,” katanya. | VERONICA DSK

Leave a Reply