Komandan Distrik Militer (Dandim) 1301/Bitung, Letnan Kolonel (Letkol) Infantri (Inf) Kusnandar Hidayat pada konferensi pers, Kamis 30 Januari 2020.
Komandan Distrik Militer (Dandim) 1301/Bitung, Letnan Kolonel (Letkol) Infantri (Inf) Kusnandar Hidayat pada konferensi pers, Kamis 30 Januari 2020.

Peristiwa Tumaluntung, Dandim: Karena Masalah Perijinan

AIRMADIDI, publikreport.com – Peristiwa yang terjadi di Perumahan Umum (Perum) Griya Agape, Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menurut Komandan Distrik Militer (Dandim) 1310/Bitung, Letnan Kolonel (Letkol) Infantri (Inf) Kusnandar Hidayat, diawali kesalahan informasi yang didapat masyarakat. Karena kekurangan informasi dan ketidaktahuan tersebut terjadilah pengrusakan Balai Pertemuan Umum (BPU) oleh masyarakat atau Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) yang ada di perum itu.

Atas peristiwa tersebut, saya berkoordinasi dengan Kapolres Minut melaksanakan pengamanan hingga hari ini (Kamis 30 Januari 2020. Alhamdulilah, masyarakat termasuk Ormas, mereka percaya TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) akan menyelesaikan permasalahan ini bersama pemerintah setempat. Tadi malam (Rabu 29 Januari 2020), mereka sepakat dan kembali ke rumah masing-masing, walaupun masih ada yang belum,” jelas Kusnandar pada konferensi pers bersama Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) Minut, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Grace Krisna D Rahakbau, Kamis 30 Januari 2020.

Atas inisiatif dirinya dan Kapolres Minut, Kusnandar mengatakan, Kamis 30 Januari 2020, dilaksanakan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), karena pada intinya peristiwa di perum itu adalah permasalahan perijinan.

BACA JUGA: Kapolres Minut dan Dandim Bitung: Bukan Tempat Ibadah

BACA JUGA: Kapolres Minut: Situasi Sudah Kondusif

Itu yang kita bahas. Diperoleh beberapa kesepakatan dengan ibu Bupati Kabupaten Minut beserta perwakilan masyarakat dan Ormas yang salah paham. Pertama, Bupati Minut setuju tempat itu akan dijadikan tempat ibadah, namun dilengkapi dengan persyaratan yang berlaku sebagaimana SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri. Kedua, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terkait kegiatan di BPU itu, kami berkoordinasi dengan pendiri masjid dan perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) supaya secepatnya menyelesaikan permasalahan administrasi agar masjid bisa dibangun,” ungkapnya. | GLENLY B

Leave a Reply