Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim pada Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2020, di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Kamis 30 Januari 2020.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim pada Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2020, di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Kamis 30 Januari 2020.

100 Hari Pertama, Mendikbud: Kita Potong Rantai yang Menghambat Inovasi Pendidikan

PENDIDIKAN

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menegaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan dua paket kebijakan di bidang pendidikana, yakni merdeka belajr dan kampus merdeka. Kebijakan pertama berupa pembenahan terhadap sistem pendidikan dasar dan menengah, salah satunya adalah menghapus sistem Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kebijakan kedua memberikan berbagai keleluasaan pada perguruan tinggi tanpa harus berkoordinasi dengan begitu banyak instansi atau kementerian lainnya.

Jadi seratus hari ini semua kita analisis mana yang bisa dilakukan sekarang, untuk mulai memotong rantai-rantai sekat-sekat regulasi yang menghalangi proses inovasi di dalam unit pendidikan kita. Lebih lanjut lagi masuk ke peningkatan kualitas guru, kurikulum dan lain-lain, itu masih butuh waktu lebih lama untuk mematangkan konsep merdeka belajar ini,” jelas Nadiem pada Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2020, di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Kamis 30 Januari 2020.

Strategi merdeka belajar merupakan strategi untuk memerdekakan berbagai hal dalam penyelenggaraan pendidikan seperti regulasi yang membebani guru-guru untuk bisa melakukan tugas utama mereka yaitu melaksanakan pembelajaran. Demikian juga dengan Ujian Nasional (UN) yang sifatnya per subjek dan begitu banyak materi sehingga terpaksa melalui metode hafalan.

Itu bukan salahnya guru melainkan salah kontennya yang begitu banyak. Jadi di sana kita lepas biar sekarang kita fokus ke asesmen kompetensi sehingga tidak ada materi yang harus dihafal melainkan daya analisis,” ujarnya.

BACA JUGA: Empat Program Pokok Kebijakan Pendidikan ‘Merdeka Belajar’

Dalam kebijakan kampus merdeka, Nadiem mengatakan, memberi kemudahan dan keleluasaan kampus. Pertama, kebebasan untuk membuka program studi (prodi) baru dan membebaskan kemitraan kampus dengan pihak ketiga yang masuk kategori kelas dunia. Kedua, kemudahan proses reakreditasi yang selama ini begitu rumit dan mengambil waktu para dosen dan rektor sehingga tidak fokus kepada mahasiswanya. Ketiga, kemudahan bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk ‘naik kelas’ menjadi Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH) sehingga memiliki keleluasaan untuk melakukan kerja sama.

“Yang terakhir yang favorit saya dari kampus merdeka adalah upaya pembebasan SKS mahasiswa, di mana tiga dari delapan semester diambil di luar program studi,” katanya.

BACA JUGA: Mahasiswa Dapat Ambil Pembelajaran di Luar Prodi

Upaya pembebasan SKS (Sistem Kredit Semester) mahasiswa sebanyak tiga semester dari total delapan semester program S1 (strata satu) dapat diambil di luar prodi maupun di luar kampus, baik melalui magang, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain. Hal ini merupakan hak setiap mahasiswa.

Kampus, Nadiem menegaskan, dimerdekakan untuk didorong melakukan berbagai kegiatan atau kemitraan yang sesuai dengan realitas di dunia nyata, baik dengan organisasi nirlaba maupun dunia industri atau perusahaan teknologi industri dan sebagainya, bahkan juga dengan universitas kelas dunia.

“Dari ‘pernikahan massal’ ini, baik dosen, prodi maupun mahasiswanya akan tercipta suatu link and match,” tegasnya.

Leave a Reply