You are currently viewing Ketika Jurnalisme Memunggungi Demokrasi

Ketika Jurnalisme Memunggungi Demokrasi

Independensi media ini diuji dalam setiap momen pemilu. Sering terjadi media tidak netral dalam pemilu sampai pada level mempraktikan disinformasi. Sebagaimana tampak dalam pemilu 2014, TV One secara tidak akurat mengabarkan bahwa Prabowo-lah pemenang pemilu dan bukan Jokowi. Pada saat itu TV One yang dimiliki oleh ketua umum golkar Aburizal Bakrie mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Tampak jelas TV One tidak bisa menjaga jarak dengan kepentingan ekonomi politik pemiliknya sehingga berita mereka menjadi bias.

Pada sisi ekstrem yang sebaliknya terjadi pada Metro TV. Pemberitaannya selama pemilu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi politik pemiliknya Surya Paloh yang merupakan ketua umum partai nasdem. Pada pemilu 2014, Metro TV secara eksplisit menyatakan mendukung Jokowi dengan membacakan tajuk Media Indonesia dengan judul “menyokong Jokowi”.

Di kalangan ilmuwan komunikasi politik, terdapat perdebatan apakah media seharusnya berpihak atau netral dalam pemilu. Masing-masing memiliki argumennya sendiri. Hal ini bersumber dari tradisi liberal Amerika Serikat yang memang diwarnai pernyataan dukungan media di setiap pilpres. Namun mereka bersepakata bahwa media TV yang menggunakan frekuensi public seperti Metro TV dan ANTV tidak boleh berpihak. Apalagi jika keberpihakan itu hingga mengaburkan atau bahkan memanipulasi fakta. Sayangnya, Metro TV dan TV One tidaklah sendirian dalam ketidaknetralan mereka dalam pemilu.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto dan Hasfie (2019) menemukan bahwa setiap media tidak netral dalam derajad tertentu meskipun tidak seekstrim kedua TV itu.

5. Elemen kelima jurnalisme adalah mengawasi kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas.

Manifestiasi dari pengawasan pada kekuasaan ini paling baik tampak dalam praktik jurnalisme investigasi. Sayangnya, praktik jurnalisme investigasi bukanlah mainstream dalam media mainstream kita. Kita bisa ambil kasus temuan berkas Panama. Menurut Tempo, ada sekitar 800 nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk daftar klien Mossack Fonseca. Dan ini membutuhkan kerja raksasa. Namun, sayangnya, investigasi bukanlah minat dari media kita pada umumnya.

Selanjutnya media harus menyambung lidah mereka yang lemah. Hasil kajian “Oxford Committee for Famine Relieve” (Oxfam) perihal tingkat ketimpangan ekonomi Indonesia pada tahun 2017. Satu persen warga terkaya negeri ini menguasai hampir separuh (49%) kekayaan nasional. Sayangnya, dalam studinya atas media arus utama, Janet Steel (2011) mengungkapkan bahwa di era reformasi, sudah sangat sedikit pemberitaan yang memotret kemiskinan sebagai korban dari ketidakadilan struktural.

Leave a Reply