Geradus ‘Herry’ Mogi, Kepala BPKPD Kota Tomohon.
Geradus ‘Herry’ Mogi, Kepala BPKPD Kota Tomohon.

PMI, KNPI dan Pramuka Tak Dapat Dana Hibah

TOMOHON, PUBLIKREPORTcom – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon, Gerardus ‘Herry’ Mogi mengungkapkan, tiga organisasi, yakni Pramuka (Praja Muda Karana), PMI (Palang Merah Indonesia) dan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) di tahun 2020 ini tidak mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon. Alasannya, sejak fase pembahasan hingga penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran (TA) 2020, ketiga organisasi itu tidak memasukkan proposal kebutuhan organisasi kepada Pemerintah Kota Tomohon.

Otomatis tidak dibahas ditingkat pemerintah maupun DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Tomohon. Selama tahapan atau proses pembahasan APBD TA 2020 sejak bulan Juli sampai penetapan APBD pada September 2019, lalu, tidak ada proposal yang masuk dari ketiga organisasi itu. Sangat disayangkan. Semestinya mereka berpeluang besar mendapat dana hibah,” jelas Herry, Senin 17 Februari 2020.

Ini Persyaratan Penerima Hibah, Bansos dan Santunan Duka

Kepada pihak-pihak calon penerima dana hibah dari pemerintah, Herry mengatakan, pihaknya sudah sangat proaktif menghubungi, namun tidak ditindaklanjuti oleh ketiga organisasi itu.

Kami telah berupaya menghubungi pengurus ditiga organisasi itu, namun tidak ditindaklanjuti. Nah, dampaknya seperti ini,” katanya.

Pemkot Tomohon Hibahkan Rp2 Miliar ke Polres Tomohon

Ini harus diketahui masyarakat umum. Pemerintah tidak menghalang-halangi organisasi untuk mendapat dana hibah, asalkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Pilkada 2020, Pemkot, KPU dan Bawaslu Teken Perjanjian Hibah

Aturan belanja hibah kepada lembaga maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbadan hukum tertuang dalam pasal 298 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pilkada, KPU, Bawaslu Sulut dan TNI/Polri Terima Dana Hibah

Dijelaskan pada Pasal 298 Ayat (4), belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengacu peraturan ini, beberapa badan dan lembaga yg dapat menerima hibah secara rutin antara lain PMI, Pramuka, KNPI, Korpri (Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), MUI (Majelis Ulama Indonesia), Komisi Penanggulangan AIDS maupun lembaga atau ormas lain yang berbadan hukum tetap. | DORANG

Leave a Reply