Ilustrasi.
Ilustrasi.

BKN Terbitkan Standar Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

JAKARTA, publikreport.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan dua program prioritas, yakni standar penyelenggaraaan penilaian kompetensi yang wajib dilakukan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan BKN menyelenggarakan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan melalui penyusunan talent pool.

Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan menjadi gerbang awal pembentukan data base manajemen talenta nasional. Peraturan BKN 26/2019 menekankan penyelenggaraan kompetensi ASN harus mengikuti standar yang telah ditetapkan terkait asesor, metode, alat ukur dan dilakukan oleh penyelenggara penilaian kompetensi instansi pemerintah yang terakreditasi atau penyelenggara non pemerintah yang sudah terdaftar pada BKN selaku pembina dan penyelenggara penilaian kompetensi ASN (Pasal 48 UU ASN) dan pembina penyelenggaraan manajemen ASN (Pasal 47 UU ASN),” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, Paryono dalam siaran persnya belum lama ini.

BACA JUGA: Bupati: Stop! Pejabat Minta-minta Jabatan

Hal ini dilakukan, menurut Paryono, menindaklanjuti arahan Presiden RI dan agenda RPJMN 2020-2024 pada aspek reformasi kelembagaan birokrasi. Dimana mereka menilai sejumlah kasus malpraktik pada pengisian jabatan menciderai kebijakan manajemen ASN berbasis sistem merit yang mewajibkan pengisian jabatan dibirokrasi, baik Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), jabatan administrasi dan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja implementasi manajemen ASN berbasis sitem merit.

BACA JUGA: Stop Jual Beli Jabatan

Selanjutnya BKN bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kantor Staf Khusus (KSP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari realisasi program strategi nasional pemberantasan korupsi, termasuk yang menyangkut jual beli jabatan.

BACA JUGA: ASN/PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

BACA JUGA: Pengisian Jabatan Jangan Transaksional

Implementasinya BKN menyusun dua program itu. Dalam Peraturan BKN itu juga ditekankan adanya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penilaian kompetensi,” tambah Paryono. | DORANG

Leave a Reply