Tjahjo Kumolo, Menteri PANRB.
Tjahjo Kumolo, Menteri PANRB.

Pemerintah Harus Memastikan Setiap Rupiah Memberikan Manfaat untuk Rakyat

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah harus menjamin setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sehingga benar-benar memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan.

Untuk itu, instansi pemerintah didorong untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan menjamin APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang fokus dan tepat sasaran,” tegas Tjahjo pada acara SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Award 2019 baru-baru ini.

Dengan SAKIP, seluruh kegiatan dan program dapat disisir untuk mengindentifikasi kegiatan-kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan terus berulang untuk diperbaiki. Kegiatan yang belum fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir, belum terhujam langsung ke inti outcome akan dihapus dan anggaran dialihkan untuk program yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur.

Banyak kegiatan, menurut Tjahjo, inefisiensi yang terjadi bertahun-tahun. Melalui SAKIP, instansi pemerintah fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.

Presiden Joko Widodo (Jokowi, Tjahjo menegaskan, tidak henti-hentinya mengingatkan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa instansi pemerintah harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan lagi output. Arahan Presiden tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PANRB dengan melakukan evaluasi sekaligus identifikasi terhadap program dan kegiatan yang kurang memiliki daya ungkit kemanfaatan yang jelas untuk masyarakat. Dengan upaya ini, pemerintah sangat fokus untuk melakukan langkah-langkah penguatan dan perbaikan kinerja seluruh aparatur dan organisasi pemerintahan.

Kita harus mengubah mindset bekerja, dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan. Kita perlu secara terstruktur bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera,” imbuhnya.

Setiap tahun, Kementerian PANRB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, Kementerian PANRB juga memberikan solusi dalam bentuk pembinaan dan bimbingan teknis kepada instansi pemerintah untuk semakin meningkatkan kualitas manajemen kinerjanya. Melalui pembinaan dan bimbingan teknis, telah terjadi perbaikan pada nilai hasil evaluasi instansi pemerintah.

Secara nasional, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata hasil evaluasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota, rata-rata nilai hasil evaluasi meningkat dari 56,53 di tahun 2018, menjadi 58,97 di tahun 2019. Sedangkan untuk tingkat provinsi, nilainya rata-ratanya meningkat dari 67,28 di tahun 2018 menjadi 69,63 di tahun 2019.

Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 menunjukkan masih terdapat 87 Kabupaten/Kota dengan predikat “C”, 124 Kabupaten/Kota dengan predikat “CC”, 227 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”, 52 Kabupaten/Kota berpredikat “BB”, dan 12 Kabupaten/Kota yang berpredikat “A”.

Analisis terhadap hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan kategori B ke bawah, memiliki potensi inefektivitas dan inefisiensi anggaran setidaknya sebesar 40 persen dari total APBD. Semakin tinggi nilai/kategori yang didapat, maka potensi inefektivitas dan inefisiensi anggaran semakin mengecil.

Leave a Reply