Menindaklanjuti Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), 02-04 Maret 2020, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama stakeholder, Aparatur Sipil Negara (ASN), Partai Politik (Parpol), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Minut.
Menindaklanjuti Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), 02-04 Maret 2020, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama stakeholder, Aparatur Sipil Negara (ASN), Partai Politik (Parpol), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Minut.

Tindaklanjut IKP, Bawaslu Minut Rakor

MINUT, publikreport.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), 02-04 Maret 2020, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama stakeholder, Aparatur Sipil Negara (ASN), Partai Politik (Parpol), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Minut. Rakor ini menindaklanjuti hasil Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) serentak 2020.

Dengan mengacu pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya, kerawanan-kerawanan dapat dicegah atau diantisipasi pada pelaksanaan Pilkada 2020,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Minut, Simon Awuy saat membuka rakor.

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Minut, Rahman Ismail mengatakan, IKP adalah segala hal yang menganggu jalannya pelaksanaan Pilkada, sehingga perlu dilakukan pendeksian dini.

Di Sulut, Kabupaten Minut masuk pada level rawan. IKP Kabupaten Minut di Sulut masuk dalam urutan pertama tingkat kerawanan Pilkada. Sedangkan dari 270 daerah yang akan menggelar Pilkada, Kabupaten Minut berada pada posisi sembilan besar. Untuk skala Sulawesi, Minut ada di posisi keempat,” ungkapnya.

Untuk itu, Rahman berharap, dengan rakor yang dilaksanakan ini ada dukungan dari stakeholder untuk ikut melakukan pengawasan bersama.

Ada empat isu strategis yang patut diperhatikan disini. Pertama keberpihakan ASN, politik transaksional, penggunaan media sosial (medsos), dan penyusunan daftar pemilih yang tidak akurat,” jelasnya.

Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Minut, Komisaris Polisi (Kompol) Revly Kaunang mengatakan, pelaksanaan Pilkada nanti semua tergantung kepada masyarakat. Setiap tahapan, tantangannya ada dan berbeda-beda.

Leave a Reply